- Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Sumatera Selatan yang baru mencapai Rp7 triliun.
- Rombongan Komisi VII DPR RI menunda kunjungan kerja di Palembang pada Jumat, 6 November 2026, karena Gubernur Herman Deru tidak hadir.
- Penundaan rapat kerja tersebut mengakibatkan pembahasan pengembangan kawasan industri, Pelabuhan Tanjung Carat, dan desa wisata belum terlaksana.
SuaraSumsel.id - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Dari total penyaluran KUR nasional sekitar Rp277 triliun, kontribusi Sumsel baru mencapai Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen.
Rendahnya angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumsel. Persoalan itu menjadi salah satu agenda yang hendak dibahas Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dalam kunjungan kerja di Palembang, Jumat (6/11/2026).
Namun, pertemuan tersebut berujung penundaan setelah Gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir. Padahal, rombongan Komisi VII datang bersama sejumlah mitra kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas persoalan strategis perekonomian daerah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyebut kontribusi penyaluran KUR Sumsel masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain.
Baca Juga:2 Juta Hektare Gambut Sumsel Punya Potensi Ekonomi, Bambu Betung dan Jelutung Diuji
"Angka ini sangat kecil dibandingkan provinsi lain. Kalau di provinsi lain rata-rata sudah di angka 10-20 persen serapan KUR-nya. Di tingkat kabupaten saja rata-rata sudah di angka 20-30 persen," kata Lamhot seusai kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sumsel.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali mengingat Sumsel memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mendorong aktivitas usaha masyarakat.
KUR Sumsel Baru Rp7 Triliun dari Rp277 Triliun Nasional
Lamhot menilai penyaluran KUR seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama bagi wilayah yang pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata nasional.
Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Sumsel berada di angka 5,04 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.
Baca Juga:Hujan Sudah Turun, Karhutla Sumsel Belum Tuntas, Seberapa Efektif Dry Ice dan OMC?
"Seharusnya bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, itu membutuhkan KUR. Karena KUR sudah disubsidi negara 10 persen. Ini berarti ada anomali, serapan KUR kecil, sehingga pertumbuhan ekonominya juga kecil," ujarnya.
Lamhot juga menjelaskan bahwa dari total penyaluran KUR nasional sekitar Rp277 triliun, Sumsel baru mencatatkan penyaluran sekitar Rp7 triliun.
Angka 2,5 persen tersebut merupakan kontribusi penyaluran KUR Sumsel terhadap total nasional, bukan persentase realisasi terhadap seluruh kuota KUR yang dialokasikan khusus untuk Sumsel.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono turut menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan bagi UMKM.
Menurut Bambang, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian karena berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Dia menilai kemudahan pembiayaan yang disediakan pemerintah seharusnya dimanfaatkan lebih maksimal untuk memperluas akses modal masyarakat.
Bambang Haryo Kecewa Herman Deru Tidak Hadir
Selain persoalan KUR, ketidakhadiran Gubernur Herman Deru menjadi sorotan rombongan Komisi VII DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku kecewa karena agenda kunjungan kerja tersebut telah dijadwalkan sejak sekitar satu bulan sebelumnya.
Menurut Bambang, rombongan DPR RI tidak datang hanya untuk menjalankan agenda seremonial. Mereka membawa sejumlah mitra kementerian dan lembaga yang diwakili pejabat setingkat eselon I, termasuk direktur jenderal dan deputi.
"Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat," kata Bambang.
Dia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap agenda tersebut karena pembahasannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Edward Candra menjelaskan alasan ketidakhadiran gubernur. "Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat," ujar Edward.
Pelabuhan Tanjung Carat dan Kawasan Industri Ikut Tertunda
Tidak hanya penyaluran KUR, Komisi VII DPR RI juga ingin membahas pengembangan kawasan industri dan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.
Bambang menilai keberadaan kawasan industri penting untuk menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Sumsel.
Menurutnya, potensi ekonomi daerah perlu didukung infrastruktur industri dan konektivitas yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Namun, pembahasan mengenai persoalan tersebut belum dapat dilanjutkan karena rapat kerja bersama Pemprov Sumsel ditunda.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan keputusan penundaan diambil setelah mempertimbangkan pentingnya pertemuan sebagai forum membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Dengan berat hati kami terpaksa harus menunda. Kalau ini kami lanjutkan, rasanya juga tidak elok. Kami datang ke berbagai daerah untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Lamhot.
Dari 104 Desa Wisata, Belum Ada yang Mandiri
Sorotan Komisi VII DPR RI juga menyentuh sektor pariwisata berbasis desa. Lamhot mengungkapkan, dari 104 desa wisata yang tercatat di Sumsel, belum ada satu pun yang masuk kategori desa wisata mandiri. Sementara itu, hanya empat desa yang berhasil mencapai kategori maju.
"Kami mengecek dari 104 desa wisata di Sumatera Selatan, ternyata belum ada satu pun yang bisa dikategorikan sebagai desa wisata mandiri. Dari 104 desa, hanya empat yang terkategorikan desa maju," ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, promosi destinasi, dan keterlibatan pemerintah daerah.
Komisi VII juga ingin mendorong pengembangan desa kreatif, penguatan UMKM, serta sektor ekonomi kreatif agar potensi lokal dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Menunggu Agenda Pembahasan Ulang
Penundaan rapat kerja membuat sejumlah persoalan strategis Sumsel belum memperoleh pembahasan bersama pemerintah daerah dan mitra kementerian terkait.
Mulai dari optimalisasi penyaluran KUR, pembangunan kawasan industri, percepatan Pelabuhan Tanjung Carat, hingga pengembangan desa wisata masih membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Bagi pelaku UMKM, rendahnya kontribusi penyaluran KUR menjadi persoalan penting karena pembiayaan tersebut diharapkan dapat membuka akses permodalan dengan skema yang lebih terjangkau.
Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strategi peningkatan penyaluran KUR maupun jadwal baru pertemuan dengan Komisi VII DPR RI.
