- Koalisi Pers Sumsel mendesak Polda Sumsel segera transparan menangani kasus pengeroyokan dua jurnalis dan mahasiswa.
- Koordinator Ardhy Fitriansyah menyatakan enam tuntutan termasuk pembentukan tim investigasi pada Senin, 2 November 2026.
- Para jurnalis berencana menggelar aksi massa lanjutan di Palembang pada tanggal 11 November 2026.
SuaraSumsel.id - Penanganan kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis dan seorang mahasiswa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapat sorotan. Koalisi Pers Sumsel menilai penanganan perkara tersebut belum transparan dan mendesak kepolisian segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Belum adanya konferensi pers resmi mengenai penangkapan para pelaku menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Koalisi menilai perkembangan penanganan kasus tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat dalam mengusut pengeroyokan yang terjadi di depan markas kepolisian itu.
Sebagai bentuk desakan, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan menggelar aksi massa lanjutan pada 11 November 2026. Aksi tersebut direncanakan melibatkan jurnalis dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Pernyataan sikap itu dibacakan Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, pada Senin (2/11/2026). Ia didampingi sejumlah tokoh pers dan pimpinan organisasi media di Sumsel.
Baca Juga:Bermain di Teras Saat Hujan, Bocah 12 Tahun di Gandus Palembang Tewas Tersengat Listrik
Mereka di antaranya Ketua AJI Palembang RM Resha A Usman, Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post/Tribun Sumsel Prawira Maulana, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Oktaf Riady, Pengurus PWI Sumsel Anwar Rasuan, Ketua SMSI Sumsel Jon Heri, serta Pemimpin Redaksi PalTV Firman Hidayat.
Enam Tuntutan Koalisi Pers Sumsel
Dalam pernyataan sikap tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan enam poin tuntutan yang berkaitan dengan transparansi pemeriksaan internal, penanganan perkara pengeroyokan, hingga perlindungan terhadap jurnalis.
Pertama, koalisi meminta transparansi hasil pemeriksaan terhadap Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumsel. Pemeriksaan internal tersebut dinilai perlu disampaikan secara terbuka agar publik mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya.
Kedua, koalisi meminta keterbukaan hasil pemeriksaan terhadap dua organisasi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat peristiwa pengeroyokan berlangsung.
Baca Juga:Ketika Membeli Pembalut Harus Berhemat, Perempuan Marginal Palembang Hadapi Risiko Kesehatan
Ketiga, koalisi menyoroti penanganan kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis dan seorang mahasiswa. Mereka menilai Polda Sumsel terkesan mengulur waktu karena belum menyampaikan konferensi pers resmi terkait penangkapan para pelaku.
Keempat, koalisi mengkritik penanganan kasus pemukulan yang dialami salah satu korban dan diduga melibatkan oknum kepolisian. Mereka menilai perkara tersebut juga perlu ditangani secara serius, terlebih karena pihak yang diduga terlibat merupakan anggota Polda Sumsel sendiri.
Kelima, Koalisi Pers Sumsel meminta Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus pemukulan terhadap dua jurnalis di Palembang.
Keenam, koalisi memastikan akan menggelar aksi massa lanjutan pada 11 November 2026 dengan melibatkan jurnalis dari seluruh Sumatera Selatan.
Desak Transparansi dan Perlindungan Jurnalis
Bagi Koalisi Pers Sumsel, penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak cukup hanya melalui proses hukum. Keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan pemeriksaan pihak-pihak terkait juga menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas penanganan perkara.
