- Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan menggelar aksi kemah di Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Massa menuntut pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan, membuka transparansi anggaran, serta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan di wilayah rawan.
- Aksi ini menghasilkan pembacaan manifesto Tujuh Tuntutan Rakyat Sumatera Selatan untuk mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan.
GASS bacakan tujuh tuntutan rakyat Sumsel
Puncak kegiatan diisi dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda dan manifesto “Saptura Sumsel” atau Tujuh Tuntutan Rakyat Sumatera Selatan. Pembacaan manifesto dipimpin Ketua Umum GASS, Andi Leo.
Dalam pernyataan sikapnya, Andi menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui upaya menjaga tanah air dari ancaman karhutla.
“Jika dahulu pemuda bersumpah untuk satu tanah air, hari ini kita bersatu menjaga tanah air dari ancaman Karhutla. Kami menuntut pemerintah pusat dan provinsi tidak hanya menjelaskan apa yang sudah dilakukan, tetapi juga membuka apa yang gagal, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan perbaikan diwujudkan. Jangan hanya hadir saat asap mengepung, hadirlah sebelum api menyala,” kata Andi.
Baca Juga:438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
Dalam tuntutannya, GASS mendesak pemerintah membuka data alokasi dan realisasi anggaran penanganan karhutla agar dapat diawasi masyarakat.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi sebelum bencana, penguatan pengawasan perkebunan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, serta penegakan hukum yang profesional dan transparan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
GASS turut menekankan pentingnya penindakan tanpa tebang pilih, baik terhadap individu maupun korporasi, sesuai hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Mahasiswa minta pemerintah hadir sebelum kebakaran terjadi
Aksi kemah tersebut memperlihatkan desakan agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respons darurat. GASS meminta pemerintah menjelaskan hasil kebijakan yang telah dijalankan sekaligus mengungkap kekurangan yang perlu diperbaiki.
Baca Juga:Palembang hingga OKI Diguyur Hujan Buatan, TNI AU Kerahkan Hercules dan Casa untuk Atasi Karhutla
Bagi para peserta aksi, persoalan utama bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana mencegah kebakaran, mengawasi aktivitas di kawasan rawan, serta memastikan anggaran publik digunakan secara efektif.
Berbagai tuntutan itu kini membutuhkan tindak lanjut yang terukur, mulai dari keterbukaan data anggaran, hasil evaluasi mitigasi, pengawasan perusahaan, hingga penegakan hukum berdasarkan bukti.
Sementara itu, tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai tuntutan GASS, termasuk permintaan dialog langsung dengan gubernur, masih perlu dikonfirmasi untuk melengkapi pemberitaan.
