438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?

SuaraSumsel.id - Sebanyak 438.120 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumatera Selatan selama Januari–Oktober 2026 menjadi salah satu angka yang disoroti dalam paparan Perkumpulan Rawang Bumi Nusantara (RAWANG).

Di balik data kesehatan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar yakni siapa yang menghitung kerugian anak dan perempuan ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali menyelimuti wilayah ini dengan kabut asap?

Manager Legal RAWANG, Kartika Lestari, mengangkat persoalan tersebut dalam Seminar Umum Green Impact bertajuk Menghitung Kerugian, Membangun Solusi: Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Perekonomian di Sumatera Selatan, Rabu (28/10/2026).

Dalam materi berjudul Menggantang Asap Sumatera Selatan: Tragedi Kemanusiaan bagi Anak dan Perempuan, RAWANG menilai dampak karhutla selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam penghitungan kerugian lingkungan dan ekonomi.

Baca Juga:Palembang hingga OKI Diguyur Hujan Buatan, TNI AU Kerahkan Hercules dan Casa untuk Atasi Karhutla

Paparan itu mencatat 82.177 kasus ISPA dalam dua bulan terakhir, termasuk 18.747 kasus pada balita berusia 0–5 tahun. Angka tersebut perlu dicocokkan dengan data resmi Dinas Kesehatan Sumsel untuk memastikan periode pencatatan dan cakupan kasus. Namun, bagi RAWANG, data kesehatan merupakan bagian penting untuk menilai dampak karhutla yang tidak berhenti pada luas lahan terbakar.

Kerugian yang Tidak Berhenti pada Biaya Pengobatan

Asap kebakaran mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Anak-anak menjadi kelompok rentan karena organ pernapasannya masih berkembang, sementara paparan berulang berpotensi memengaruhi kesehatan jangka panjang.

"RAWANG memperkirakan biaya pengobatan satu balita penderita ISPA berkisar Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Jika dikalikan dengan 18.747 balita yang disebut dalam materi, biaya pengobatan diperkirakan mencapai sedikitnya Rp9,3 miliar untuk periode dua bulan," ucapnya.

Perhitungan itu merupakan estimasi berdasarkan asumsi biaya perawatan, bukan angka pengeluaran aktual yang telah diverifikasi. Biaya tersebut juga belum memasukkan kemungkinan kehilangan pendapatan orang tua, ongkos perjalanan ke fasilitas kesehatan, maupun waktu yang digunakan untuk merawat anak.

Baca Juga:Hujan Guyur Palembang Usai 4 Bulan Kabut Asap, BMKG Ingatkan Warga Tak Minum Air Hujan

Dampak kabut asap juga menjalar ke ruang kelas. Dalam presentasinya, RAWANG menyebut siswa TK, SD, dan SMP negeri di Palembang menjalani pembelajaran jarak jauh selama 47 hari, pada 9 September hingga 26 Oktober 2026.

"Perubahan pola belajar tersebut berpotensi menimbulkan kehilangan waktu belajar atau learning loss, terutama bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar memadai di rumah. Keterbatasan perangkat, akses internet, dan pendampingan orang tua dapat membuat pengalaman belajar setiap anak berbeda," ucapnya.

Perempuan Menanggung Beban Berlapis

Ketika anak sakit dan sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, keluarga membutuhkan waktu tambahan untuk mengurus kesehatan dan pendidikan anak. RAWANG menyoroti bahwa perempuan kerap memikul bagian besar dari beban pengasuhan tersebut, sekaligus menghadapi risiko kehilangan pendapatan ketika aktivitas ekonomi terganggu.

Perempuan hamil juga termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus dari paparan polusi udara. Sementara itu, perempuan yang menjalankan usaha kecil dapat menghadapi penurunan omzet ketika kabut asap membatasi aktivitas masyarakat.

Dalam perspektif RAWANG, beban pengasuhan yang tidak dibayar dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan merupakan kerugian ekonomi tidak langsung yang kerap luput dari perhitungan dampak karhutla.