- Pada Selasa (13/10/2026), DPD POSPERA Sumsel mengecam pengeroyokan mahasiswa dan jurnalis saat aksi karhutla di Palembang.
- Ketua POSPERA Sumsel Muhammad Iqbal mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku kekerasan serta dugaan pembiaran aparat di lokasi.
- Organisasi tersebut juga menuntut pemerintah memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin korporasi yang membakar lahan.
SuaraSumsel.id - Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) Sumatera Selatan mengecam pengeroyokan terhadap mahasiswa dan jurnalis saat aksi demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang.
Ketua DPD POSPERA Sumsel, Muhammad Iqbal, menilai insiden tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang disuarakan mahasiswa, yakni tuntutan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
Dalam siaran pers yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026), Iqbal juga mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku kekerasan, termasuk pihak yang diduga menggerakkan kelompok massa untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa.
Menurut POSPERA, aksi mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus bertujuan mendesak penegakan hukum atas dugaan kejahatan karhutla oleh korporasi. Namun, aksi tersebut justru diwarnai kericuhan dan kekerasan terhadap peserta demonstrasi serta jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Baca Juga:Kronologi Wartawan Tribun dan PalTV Dikeroyok Saat Liput Demo Karhutla di Polda Sumsel
POSPERA menilai kekerasan tersebut menjadi persoalan serius karena terjadi di depan markas kepolisian, tempat masyarakat seharusnya dapat menyampaikan aspirasi dengan aman.
POSPERA khawatir isu karhutla korporasi tenggelam
Iqbal menyoroti kemungkinan bentrokan antarkelompok massa menggeser perhatian publik dari tuntutan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.
Ia menduga pengerahan kelompok sipil untuk menghadapi massa mahasiswa dapat menjadi upaya membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Namun, dugaan mengenai motif maupun pihak yang menggerakkan kelompok tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
"Mahasiswa turun ke jalan murni untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi raksasa pembakar lahan yang telah memicu krisis kabut asap dan meracuni ruang hidup rakyat Sumatera Selatan. Jangan sampai bentrokan ini mengaburkan fakta bahwa ada korporasi yang sedang dilindungi," tegas Iqbal dalam siaran persnya.
Baca Juga:Ultimatum 5x24 Jam Berakhir, Mahasiswa UIN Desak Herman Deru Mundur sebagai Gubernur Sumsel
POSPERA meminta kepolisian tetap memprioritaskan penyelidikan dugaan tindak pidana karhutla, meskipun perhatian publik kini juga tertuju pada kekerasan yang terjadi saat demonstrasi.
Organisasi tersebut mendesak agar proses penegakan hukum terhadap dugaan pelaku pembakaran lahan dilakukan secara transparan, termasuk mengungkap identitas perusahaan apabila telah didukung bukti yang cukup.
Desak pelaku pengeroyokan dan dugaan aktor intelektual diusut
Selain menyoroti persoalan karhutla, POSPERA Sumsel mengecam kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis yang meliput demonstrasi tersebut.
Iqbal mendesak Kapolda Sumatera Selatan mengusut para pelaku pengeroyokan sekaligus mendalami dugaan adanya pihak yang mengorganisasi atau memobilisasi kelompok massa di lokasi aksi.
"POSPERA juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa anggota kepolisian yang bertugas ketika kericuhan terjadi," tegasnya.
