Kabut Asap Sumsel Tak Hanya Bikin Sesak, Akademisi Soroti 'Empathy Gap' Kepala Daerah

SuaraSumsel.id - Kabut asap di Palembang tidak hanya meninggalkan persoalan kesehatan. Ketika warga mengeluhkan sesak napas, pekerja tetap harus berada di jalan dan kualitas udara memburuk, muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting yakni seberapa jauh komunikasi pemerintah mampu menjawab kecemasan publik?

Kematian Hardiansyah (41), pengemudi ojek online asal Kertapati, Palembang, setelah mengalami sesak napas di tengah kondisi asap menjadi salah satu peristiwa yang kembali menempatkan persoalan tersebut ke ruang publik.

Akademisi komunikasi politik UIN Raden Fatah Palembang Ahmad Muhaimin melihat peristiwa tersebut bukan semata sebagai persoalan kesehatan atau penanganan karhutla. Menurut dia, kasus seperti ini juga memperlihatkan adanya “communication gap” atau “empathy gap” antara birokrasi dan masyarakat.

Menurut Ahmad, dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah. Mereka juga membutuhkan komunikasi yang menunjukkan bahwa pemerintah memahami kecemasan dan pengalaman warga.

Baca Juga:Kabut Asap Palembang, Pesawat dari Malaysia Gagal Mendarat hingga Penumpang Rekam Momen Putar Balik

Persoalannya, komunikasi birokrasi terkadang lebih berorientasi pada penyampaian program, capaian atau langkah administratif yang sudah dilakukan. Sementara bagi warga yang setiap hari menghirup asap, perspektifnya berbeda.

"Mereka berhadapan langsung dengan kualitas udara yang buruk, gangguan kesehatan, aktivitas kerja yang terganggu hingga kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga," ujarnya kepada Suara.com, Minggu (4/10/2026).

Ahmad menilai komunikasi pemerintah dalam kondisi seperti itu semestinya dimulai dari empati terhadap warga yang terdampak, sebelum masuk pada penjelasan mengenai program atau kinerja pemerintah. “Dalam situasi krisis, pemerintah perlu berbicara dari perspektif warga," ujarnya.

Bukan sekadar mengatakan kondisi terkendali

Persoalan komunikasi menjadi semakin sensitif ketika narasi resmi mengenai kondisi lapangan tidak terasa sama dengan pengalaman masyarakat. Ahmad mengingatkan bahwa narasi formal mengenai kinerja pemerintah dapat dipersepsikan publik sebagai defensif atau bahkan performatif apabila tidak disertai penjelasan yang menyentuh persoalan yang benar-benar dirasakan warga.

Baca Juga:Asap Karhutla Mengepung Palembang, Keluhan Pernapasan Memburuk pada Pasien Rentan

"Karena itu, komunikasi krisis seharusnya menjawab pertanyaan yang sederhana tetapi penting,  apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat," ucapnya.

"Dan yang tak kalah penting, siapa yang bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian?," sambungnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kabut asap tidak lagi sekadar menjadi gangguan jarak pandang, tetapi mulai masuk ke rumah, mengganggu aktivitas warga dan memunculkan kekhawatiran kesehatan.

Warga membutuhkan kepastian, bukan hanya informasi

Persoalan karhutla juga memiliki dimensi yang lebih panjang daripada sekadar memadamkan api. Dalam pandangan Ahmad, respons pemerintah seperti pembagian masker, pendirian pos kesehatan, penyemprotan atau operasi pemadaman memang penting.

Namun, respons hilir tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan publik mengenai sumber persoalan. Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai lokasi kebakaran, status lahan, proses penegakan hukum dan perkembangan penanganan kasus.

Di titik inilah transparansi menjadi bagian dari penanganan krisis.

"Ketika publik tidak memperoleh informasi yang cukup, ruang kosong tersebut mudah diisi oleh dugaan, spekulasi dan ketidakpercayaan," ucapnya.

Karena itu, menurut Ahmad, pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api. Pemerintah juga perlu “memadamkan ketidakpastian informasi” yang berkembang di tengah masyarakat.

Kematian Hardiansyah menjadi pengingat

Driver ojol Hardiansyah bukan satu-satunya warga yang berhadapan dengan buruknya kualitas udara. Sebagai pengemudi ojol, ia termasuk kelompok pekerja yang tidak mudah menghentikan aktivitas ketika udara memburuk. Penghasilan mereka bergantung pada mobilitas dan keberadaan di ruang terbuka.

Sebelum meninggal, keluarga menyebut Hardiansyah memiliki riwayat asma dan beberapa kali mengalami sesak napas ketika kondisi asap memburuk.

Ia kemudian dibawa ke RSUD Palembang BARI dalam kondisi tidak sadar dan tanpa denyut nadi maupun napas. Tim medis melakukan sejumlah tindakan resusitasi, tetapi tidak berhasil.

Namun, sampai saat ini tidak tepat menyimpulkan bahwa kabut asap merupakan penyebab langsung kematian Hardiansyah karena penyebab medis pastinya belum dijelaskan rumah sakit.

Justru di situlah pentingnya komunikasi publik yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui dan apa yang sedang diperiksa.

Dari “asap” menjadi soal kepercayaan publik

Krisis asap pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ia menyentuh kesehatan, pekerjaan, mobilitas, pendidikan, transportasi hingga rasa aman masyarakat.

Ketika warga merasakan dampaknya secara langsung, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak titik api yang dipadamkan.

Ada ukuran lain yang tidak kalah penting: apakah masyarakat merasa dilindungi, didengar dan memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Ahmad menilai pemerintah perlu melibatkan lebih banyak perspektif dari pakar lingkungan, akademisi dan kelompok masyarakat sipil agar komunikasi maupun kebijakan penanganan karhutla tidak berhenti pada perspektif birokrasi.

Sebab, dalam situasi krisis, jarak antara pemerintah dan warga bukan hanya bisa diukur dari seberapa jauh kantor pemerintahan dari permukiman.

Dan ketika asap belum benar-benar hilang, pekerjaan pemerintah bukan hanya memastikan api padam, tetapi juga memastikan publik tidak dibiarkan berjalan dalam kabut informasi.

Kontributor : Mohammad Shabir Fikri