- Masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan membuat petisi daring di Change.org pada 1 Oktober 2026.
- Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada 2 Oktober 2026.
- Kabut asap akibat karhutla mengganggu kesehatan warga serta memicu gangguan operasional penerbangan di bandara.
SuaraSumsel.id - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai memunculkan bentuk keresahan baru di tengah masyarakat.
Setelah aksi warga dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan tuntutan penanganan karhutla, kini sebuah petisi daring muncul di Change.org dengan membawa dua kata kunci: evaluasi dan transparansi.
Petisi berjudul “Mendesak evaluasi dan transparansi pemerintah atas penanganan karhutla” dibuat pada 1 Oktober 2026 oleh penggagas yang mengatasnamakan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Saat diperiksa pada Jumat (2/10/2026), petisi tersebut menampilkan 540 tanda tangan terverifikasi dari target 1.000 dukungan.
Petisi itu muncul ketika kabut asap masih menjadi persoalan di Sumatera Selatan dan dampaknya mulai merambah berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kesehatan hingga transportasi.
Baca Juga:Asap Karhutla Tutup Jalur Sungai Banyuasin, Kapal Sembako Kandas dan Tenggelam
Dalam narasi petisi, penggagas menyebut karhutla dan kabut asap telah berulang kali mengganggu kehidupan masyarakat. Mereka menyoroti dampak asap terhadap aktivitas sehari-hari serta kelompok yang dianggap rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Penggagas juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai langkah pencegahan, penanggulangan hingga proses investigasi terhadap kebakaran.
Karena itu, tuntutan yang diajukan tidak berhenti pada pemadaman.
Penggagas meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan karhutla serta meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Mereka juga meminta informasi mengenai penanganan karhutla dapat lebih mudah diakses masyarakat.
Ada tuntutan agar progres dibuka kepada publik
Salah satu poin yang menonjol dalam petisi tersebut adalah permintaan agar pemerintah memberikan laporan rutin mengenai progres penanganan dan rencana tindak lanjut karhutla.
Baca Juga:16 Korporasi Disidik Kasus Karhutla, Warga Sumsel Ajukan 7 Tuntutan
Bagi penggagas, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa pemerintah melakukan pemadaman. Mereka juga ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan, wilayah mana yang ditangani, bagaimana perkembangan investigasi, serta langkah apa yang disiapkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.
Isu transparansi data sendiri sebelumnya juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla Sumsel. Pemprov Sumsel mencatat pentingnya konsistensi dan akurasi data antarinstansi serta penyampaian informasi penanganan kepada masyarakat.
Muncul ketika protes warga semakin ramai
Kemunculan petisi ini tidak berdiri sendiri. Pada Jumat (2/10/2026), puluhan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Mereka meminta pemerintah memperkuat penindakan terhadap korporasi yang terbukti melanggar aturan lingkungan serta melakukan investigasi terhadap kebakaran di wilayah konsesi yang memiliki indikasi pelanggaran.
Koordinator lapangan aksi, Sukma Hidayat, menyebut persoalan utama yang mereka soroti adalah akuntabilitas. “Persoalan utamanya adalah akuntabilitas,” kata Sukma dalam aksi tersebut.
Desakan itu datang di tengah data BPBD Sumsel yang mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026. Lima daerah dengan kejadian terbanyak adalah Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Banyuasin dan Muara Enim.
Petisi di Change.org kemudian menjadi bentuk lain dari suara publik. Jika aksi di depan kantor pemerintah dilakukan secara langsung, petisi memungkinkan tuntutan tersebut dihimpun melalui ruang digital.
Penggagas menyatakan petisi ditujukan untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi kebijakan, membuka informasi penegakan hukum, memperkuat strategi pencegahan dan melibatkan lembaga terkait serta masyarakat sipil dalam penanganan karhutla.
Mereka juga mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung deteksi dini kebakaran. Namun, petisi tersebut merupakan aspirasi dari pembuat dan pendukung petisi, bukan keputusan atau kebijakan pemerintah. Jumlah tanda tangan di dalamnya juga merupakan dukungan terhadap tuntutan yang diajukan, bukan hasil survei yang mewakili seluruh masyarakat Sumatera Selatan.
Pada 1 Oktober, gangguan jarak pandang akibat asap bahkan berdampak terhadap penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sejumlah pesawat mengalami gangguan operasional, termasuk penerbangan yang kembali ke bandara asal dan dialihkan.
Pada 2 Oktober, gangguan penerbangan kembali tercatat akibat kondisi visibility below minima.
Di ruang publik, keresahan juga muncul melalui media sosial. Sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai asap yang dirasakan hingga ke permukiman dan meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla.
Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya mengatakan pemerintah terus melakukan penanganan melalui operasi darat, udara dan modifikasi cuaca. Ia juga menyebut kondisi asap di Palembang dipengaruhi arah angin, sementara pemadaman di sejumlah wilayah masih berlangsung.
Dengan demikian, saat petisi ini diluncurkan, terdapat dua sisi yang berjalan bersamaan: pemerintah melaporkan berbagai upaya penanganan, sementara sebagian warga meminta evaluasi, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang lebih mudah dipantau publik.
Apa yang sebenarnya diminta warga?
Jika dirangkum, petisi tersebut membawa beberapa tuntutan utama:
- evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan karhutla;
- peningkatan transparansi dalam penegakan hukum;
- akses informasi publik mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla;
- laporan rutin pemerintah mengenai progres dan rencana tindak lanjut;
- penguatan koordinasi pemerintah dengan lembaga terkait dan masyarakat sipil;
- pengembangan strategi pencegahan sejak dini;
- pemanfaatan teknologi untuk membantu mendeteksi kebakaran lebih cepat.
Bagi publik, kemunculan petisi ini menambah satu kanal baru untuk melihat bagaimana keresahan terhadap karhutla berkembang: dari asap yang dihirup, menjadi tuntutan yang ditulis dan dihimpun secara terbuka di ruang digital.
Pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa banyak orang yang memberikan dukungan, tetapi juga apakah tuntutan evaluasi dan transparansi tersebut akan mendapat respons konkret dari pemerintah.