- Gubernur Sumsel meminta masyarakat menekan penggunaan BBM, namun publik menyoroti anggaran rumah dinas DPRD bernilai miliaran.
- Total anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan tercatat mencapai sekitar Rp10,86 miliar meliputi berbagai item mewah.
- Publik mempertanyakan kontras antara imbauan penghematan BBM dengan belanja fasilitas rumah dinas yang bernilai sangat besar.
SuaraSumsel.id - Seruan penghematan energi kembali digaungkan di Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru meminta masyarakat menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan ekonomi global. Namun di saat yang sama, publik kembali menyoroti anggaran rumah dinas DPRD Sumsel yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Isu ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, ketika narasi “hemat” kembali muncul, rincian anggaran tersebut kembali dipertanyakan terutama karena jumlahnya tidak kecil dan mencakup berbagai fasilitas yang dinilai tidak mendesak.
Total Anggaran Tembus Rp10,8 Miliar
Jika meja biliar sempat menjadi simbol polemik, sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggaran. Data pengadaan menunjukkan, total anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai sekitar Rp10,86 miliar.
Baca Juga:Halal Bihalal Bank Sumsel Babel 2026: Perkuat Sinergi dan Bangun Budaya Kerja Positif
Rinciannya mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari yang fungsional hingga fasilitas yang memicu perdebatan publik.
Rincian Anggaran yang Jadi Sorotan
Beberapa pos anggaran yang mencuat antara lain:
Meja biliar: Rp486,9 juta untuk dua unit
Meubelair rumah dinas: sekitar Rp2,2–2,3 miliar per unit
Lampu gantung hias: sekitar Rp604 juta
Alat olahraga/gym: hingga Rp395 juta
Sound system: sekitar Rp200 juta
Pembangunan aula rumah dinas: hampir Rp1,8 miliar
Peralatan lain seperti roller blind dan heat pump: ratusan juta rupiah
Bahkan, salah satu rumah dinas pimpinan disebut memiliki total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar, menjadikannya yang tertinggi dalam daftar tersebut.
Baca Juga:WFH Demi Hemat BBM, Gubernur Herman Deru Siapkan Langkah Ini di Sumsel
Secara administratif, anggaran tersebut tercatat dalam sistem resmi pemerintah. Namun, sorotan publik tidak berhenti pada legalitas.
Yang dipersoalkan adalah kepatutan dan prioritas.
Ketika masyarakat diminta menghemat BBM dan energi, muncul kontras yang sulit dihindari: di satu sisi ada dorongan efisiensi, di sisi lain terdapat belanja fasilitas dengan nilai miliaran rupiah.
Polemik meja biliar sempat mereda, bahkan dikabarkan akan dievaluasi dan dibatalkan. Namun, dengan munculnya kembali seruan penghematan, publik kembali mengaitkan dua hal tersebut.
Ini menunjukkan bahwa isu anggaran tidak pernah benar-benar hilang—ia hanya menunggu momentum.
Pengadaan fasilitas rumah dinas bukan hal baru dalam struktur anggaran pemerintah daerah. Namun dalam situasi tertentu, sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran menjadi jauh lebih tinggi.
