- WFH di Sumatera Selatan dipertimbangkan sebagai respons potensi kelangkaan BBM dan tuntutan efisiensi energi.
- Gubernur Herman Deru menekankan kebijakan WFH menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
- Tujuan utama kebijakan ini adalah menekan konsumsi BBM akibat meningkatnya mobilitas.
SuaraSumsel.id - Di tengah upaya efisiensi energi yang didorong pemerintah pusat, wacana kerja dari rumah kembali dibahas di Sumatera Selatan. Kali ini, fokusnya bukan pada kondisi darurat, melainkan pada pengendalian konsumsi BBM.
Gubernur Herman Deru menyatakan, opsi WFH tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari langkah strategis daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan arah nasional.
"Masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," ujarnya kepada awak media.
Langkah ini juga selaras dengan dorongan efisiensi yang disuarakan pemerintah pusat, yang saat ini tengah mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dan tekanan distribusi.
Baca Juga:Selain Rendang, 7 Lauk Ketupat Khas Sumsel Ini Diam-Diam Jadi Favorit Saat Lebaran
Di tengah meningkatnya mobilitas pasca pandemi, konsumsi BBM ikut terdorong naik. Dalam situasi tertentu, kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan pasokan, terutama jika distribusi terganggu.
Karena itu, kebijakan WFH dinilai bukan lagi sekadar alternatif kerja, melainkan strategi konkret untuk mengurangi pergerakan harian masyarakat.
Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan, kebutuhan BBM pun dapat ditekan secara signifikan.
Namun, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diambil secara tergesa-gesa.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan WFH secara resmi. Pemprov masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tetap selaras dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Siapkan Rp1,2 Triliun Jelang Idulfitri 1447 H, Antisipasi Lonjakan Transaksi
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif, terutama bagi instansi pemerintahan dan sektor layanan publik yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara daring.
Dengan kata lain, WFH akan diterapkan secara terukur, bukan sekadar mengikuti tren.
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, isu efisiensi energi menjadi perhatian di berbagai daerah, seiring dinamika global yang memengaruhi harga dan distribusi energi.
Sumatera Selatan, sebagai salah satu wilayah dengan mobilitas tinggi, tentu tidak lepas dari dampak tersebut.
Karena itu, langkah antisipatif seperti WFH dinilai sebagai bagian dari adaptasi terhadap kondisi yang terus berubah.
Meski belum diterapkan, wacana WFH sudah memberi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai bergerak lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan baru.
