SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital lewat Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang digelar di Palembang.
Kegiatan ini menjadi momen strategis untuk menyepakati berbagai program kunci yang akan dijalankan hingga akhir tahun 2025.
Sekda Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH, memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama adalah merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekosistem digital di daerah.
Cuaca Diprediksi Bersahabat, Momentum untuk Pertanian
Baca Juga:122 Ijazah Dibatalkan Kemendikbudristek, Alumni Magister UKB Geruduk DPRD Sumsel
Kepala BMKG Sumsel, Dr. Wandayantolis, menyampaikan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih singkat dan cenderung bersahabat. Hal ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian dan menjaga pasokan bahan pangan.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, menyoroti pentingnya antisipasi lonjakan permintaan menjelang libur sekolah dan akhir tahun yang kerap memicu tekanan harga. Stabilitas harga dinilai menjadi elemen kunci menjaga daya beli masyarakat.
Inflasi & Digitalisasi Jadi Sorotan Utama
Dalam sesi evaluasi TPID semester I, tantangan seperti cuaca ekstrem, pasokan terbatas, dan kendala anggaran menjadi sorotan. Namun, langkah strategis seperti operasi pasar murah menggunakan BTT, sidak pasar, serta pembentukan BUMD/Pasar Induk telah dirancang untuk menstabilkan harga.
Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung distribusi yang efisien. “Kebijakan pendukung seperti subsidi ongkos angkut dan pembuatan regulasi baru akan segera dirancang,” ujarnya dalam HLM.
Baca Juga:DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna, Gubernur Tanggapi Fraksi dan Pansus Resmi Dibentuk
Empat Komoditas Rawan Inflasi
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, memperingatkan bahwa kelompok makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan berpotensi memicu inflasi pada semester II. Selain itu, harga emas dan kopi juga rentan akibat dinamika global dan perubahan cuaca.
Dalam forum High Level Meeting (HLM) TP2DD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia menegaskan pentingnya percepatan roadmap digitalisasi daerah sebagai pilar utama menuju tata kelola keuangan yang modern dan transparan.
Sejumlah rekomendasi strategis pun digulirkan, mulai dari perluasan elektronifikasi retribusi melalui kanal nontunai seperti QRIS, hingga implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diharapkan mampu mempercepat transaksi belanja daerah secara efisien dan aman.
Tak hanya infrastruktur digital yang diperkuat, literasi keuangan masyarakat juga menjadi fokus, guna memastikan transformasi ini benar-benar inklusif.
Selain itu, pencapaian target Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 menjadi tolok ukur keberhasilan bersama.
