SuaraSumsel.id - Insiden memalukan terjadi di lingkungan kantor pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, berinisial DD (35), melapor ke polisi setelah menjadi korban pengeroyokan oleh rekan kerjanya sendiri.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/6/2025) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB, di halaman parkir kantor Dinas PUPR Palembang, yang terletak di Jalan Mayor Memet Sastra Wirya, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
Peristiwa ini pun kemudian viral di media sosial dengan beragam kometar negatif dari warganet.
Baca Juga:Kolaborasi Kilang Pertamina dan BUMN Wujudkan Kampung Iklim Lestari Sei Selincah Palembang
Akibat pengeroyokan tersebut, DD mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya.
Tidak terima dengan perlakuan tersebut, DD kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut.
Diceritakan DD, saat kejadian dirinya sedang berada di halaman kantor.
Tiba-tiba, datang pelaku utama berinisial UA bersama beberapa orang rekannya.
Tanpa banyak bicara, para pelaku langsung menyerangnya secara brutal.
Baca Juga:Resmi Diluncurkan! Ini Manfaat Kartu Identitas Pedagang (KIP) untuk Pedagang Pasar Palembang
“Tiba-tiba UA datang bersama teman-temannya. Mereka langsung memukuli saya,” kata DD kepada petugas kepolisian.
Menurut DD, perselisihan antara dirinya dan UA sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
Penyebabnya diduga karena persoalan pekerjaan yang tak kunjung selesai dan memicu ketegangan di antara mereka.
“Memang ada masalah, tapi saya sesalkan dan tidak menyangka akan diselesaikan dengan cara seperti ini,” ucapnya menyesalkan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Andi Kurniawan, membenarkan adanya laporan pengeroyokan yang melibatkan pegawai Dinas PUPR Palembang.
“Laporan sudah diterima. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami akan memanggil para saksi, termasuk terlapor UA, untuk dimintai keterangan,” tegas Andi.
Sementara itu, suasana di lingkungan kantor Dinas PUPR Palembang pasca-insiden tersebut terpantau masih kondusif, meski ada beberapa pegawai yang tampak membicarakan kejadian tersebut. Beberapa di antara mereka menyayangkan aksi kekerasan itu terjadi di lingkungan kerja pemerintahan.
“Masalah pekerjaan seharusnya diselesaikan secara profesional, bukan dengan kekerasan,” kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Kasus pengeroyokan ini menambah daftar panjang persoalan internal di lingkungan pemerintahan yang berujung ke ranah hukum.
Banyak pihak berharap agar masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan tanpa melibatkan aksi main hakim sendiri.
DD berharap, laporannya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. “Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya singkat.
Komentar buruk dari netizen
Peristiwa pengeroyokan di lingkungan kantor Dinas PUPR Palembang ini pun memancing beragam komentar dari warganet.
Banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi brutal tersebut. Salah satu netizen menyoroti pernyataan pejabat terkait yang sempat menyebut adanya masalah terkait unggahan di media sosial.
"Yang mano yg bener, kato sekdin nyo masalah cuitan di medsos. Ai mudike brti sekdin nyo," tulis seorang pengguna media sosial mempertanyakan kejelasan informasi yang beredar.
Tak sedikit pula netizen yang mengaitkan kejadian ini dengan persoalan pembagian tugas atau bahkan dugaan perebutan hak yang dinilai tak adil.
"Pembagian dak rato jdi rebot," tulis warganet lain menyinggung isu ketidakadilan di lingkungan kerja.
Bahkan ada juga yang mendesak agar oknum pegawai yang terlibat segera diberhentikan.
"Laporkan dan berentikan pppk yang banyak gaya," tegas salah satu komentar.
Sementara itu, sebagian netizen mengecam keras aksi pengeroyokan tersebut, menyebutnya sebagai contoh buruk pegawai negeri yang tidak menjaga profesionalisme.
"Berebut duet haram memalukan," sindir salah satu pengguna media sosial dengan emoji tawa.
Ragam komentar bernada kritis itu menunjukkan betapa publik menaruh perhatian serius pada etika dan moral aparatur sipil negara, terlebih jika menyangkut kekerasan di lingkungan kerja.
