SuaraSumsel.id - Sebuah babak baru penguatan ekonomi rakyat tengah digulirkan di Sumatera Selatan (Sumsel).
Lewat program Koperasi Merah Putih, pemerintah membuka pintu lebar bagi desa-desa untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi.
Tak tanggung-tanggung, dana segar hingga Rp3 miliar per desa disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi.
Namun, bukan sekadar dana yang ditawarkan.
Baca Juga:6 Tari Sambut dan 125 Seniman Akan Ramaikan Lawang Borotan Palembang
Program ini dirancang dengan strategi matang: setiap koperasi akan diarahkan menjalankan tujuh sektor usaha unggulan yang diyakini mampu menjawab kebutuhan lokal dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa dari akar rumput.
1. Sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Sebagian besar wilayah pedesaan di Sumsel masih bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan.
Namun, banyak petani terkendala biaya sewa atau bahkan tidak memiliki akses terhadap alat dan mesin modern. Koperasi Merah Putih menjawab tantangan ini dengan menyediakan jasa penyewaan alsintan seperti traktor, pompa air, alat panen, dan lainnya.
Usaha ini bukan hanya membantu petani menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
Baca Juga:Bocah 7 Tahun di Muratara Diculik Gara-gara Utang Rp 8 Juta, Ini Fakta Lengkapnya
2. Agen LPG dan Pangkalan Gas
Distribusi gas elpiji bersubsidi sering kali terkendala di desa. Harga yang fluktuatif dan kelangkaan pasokan menjadi masalah klasik.
Lewat koperasi, desa bisa memiliki pangkalan resmi LPG, yang bukan hanya memastikan ketersediaan gas dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka peluang usaha berkelanjutan bagi koperasi.
3. Warung Sembako Grosir
Harga kebutuhan pokok di desa kerap lebih tinggi dibanding kota karena distribusi yang panjang dan minimnya akses langsung ke distributor.
Dengan membangun warung sembako grosir di bawah koperasi, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lainnya dengan harga lebih murah dan stabil.
Ini juga akan memangkas ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak atau pengecer yang tidak jarang mengambil margin besar.
4. Agen Layanan Keuangan Digital (BRILink, BNI Agen46, dan sejenisnya)
Layanan keuangan menjadi kebutuhan mendesak di era digital, termasuk di pelosok desa.
Koperasi diarahkan membuka layanan perbankan digital seperti BRILink dan BNI Agen46 untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menabung, transfer uang, hingga membayar tagihan tanpa harus ke kota. Selain memudahkan, usaha ini juga menjanjikan keuntungan yang stabil bagi koperasi.
5. Apotek atau Klinik Mini Desa
Akses layanan kesehatan yang memadai sering kali masih menjadi kemewahan di beberapa desa.
Kehadiran apotek koperasi atau klinik mini yang menyediakan obat-obatan dasar dan konsultasi medis ringan akan sangat membantu masyarakat.
Ini sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap pengobatan tradisional yang belum tentu aman secara medis.
6. Gudang Logistik dan Distribusi Barang
Koperasi juga diharapkan bisa mengelola gudang logistik yang menjadi pusat distribusi barang pokok dan pertanian.
Gudang ini akan menjadi titik kumpul hasil panen warga yang kemudian bisa dipasarkan langsung ke kota atau pihak ketiga dengan harga bersaing.
Model ini akan memangkas jalur distribusi yang selama ini dikendalikan tengkulak, sekaligus menjamin stabilitas pasokan dan harga barang di desa.
7. Kemitraan dengan PT Pos Indonesia
Salah satu inovasi menarik dari program ini adalah menjalin kerja sama koperasi dengan PT Pos Indonesia.
Koperasi akan menjadi mitra resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah, baik berupa bantuan tunai, sembako, hingga logistik lainnya.
Skema ini menjamin transparansi penyaluran bantuan sekaligus membuka ladang usaha tambahan bagi koperasi.
Dana Besar, Tapi Bukan Hibah
Program ini bukan hibah, melainkan pinjaman bergulir. Koperasi wajib mencicil kembali pinjaman yang diberikan, namun dengan bunga ringan—bahkan diupayakan hingga 0%.
Pemerintah pusat telah menyiapkan plafon hingga Rp250 triliun secara nasional, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan program ini secara menyeluruh.
Dalam acara peluncuran di Palembang Sport Center (PSCC), Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan bahwa program ini dirancang agar desa benar-benar mandiri secara ekonomi.
“Koperasi ini bukan formalitas. Usaha yang dijalankan harus real, produktif, dan menguntungkan masyarakat,” ujarnya.
Desa Menjadi Lokomotif Ekonomi Baru
Dengan hadirnya tujuh sektor usaha ini, desa diharapkan tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi justru lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Koperasi Merah Putih tidak hanya menawarkan dana, tetapi juga menghadirkan mekanisme bisnis yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa.
Langkah ini membuka harapan baru bagi para petani, nelayan, pedagang kecil, hingga anak muda desa yang ingin berwirausaha.
Dengan manajemen koperasi yang profesional dan partisipatif, desa bisa menjadi tempat yang makmur tanpa harus bergantung pada kota.
“Ini bukan sekadar koperasi. Ini revolusi ekonomi rakyat,” ujar salah satu kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir yang sudah siap menjalankan tujuh sektor usaha tersebut.
