Bagi serikat pekerja, penundaan pengesahan UMSP mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan buruh, padahal sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian daerah.
Koordinator Wilayah Konfederasi Kasbi Sumsel Thomas Untung menilai keterlambatan tersebut sangat merugikan buruh sektor formal di Sumsel.
Ia menegaskan bahwa keputusan gubernur untuk segera mengesahkan UMSP sangat ditunggu dan tidak boleh hanya menjadi janji kosong.
“Kami tidak minta lebih, kami hanya menuntut agar rekomendasi Dewan Pengupahan dijalankan sebagaimana mestinya. Sudah jelas ada kesepakatan, tinggal ditandatangani. Buruh butuh kejelasan upah hari ini, bukan besok,” ucap Thomas dalam orasinya.
Baca Juga:Viral Video Siswi SMP di Palembang Berkelahi, Usulan Wajib Militer Muncul
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Reformasi Indonesia (SBSRI) Sumatera Selatan, Ramlianto, menegaskan bahwa kejelasan terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bukan sekadar soal angka nominal, melainkan menyangkut kepastian hukum yang menjadi fondasi bagi perlindungan hak-hak buruh.
Menurutnya, selama ini masih banyak pekerja di sektor-sektor tertentu yang tidak menerima upah sesuai standar kelayakan karena ketiadaan regulasi yang mengikat secara hukum.
Ketidakjelasan tersebut membuka celah bagi praktik-praktik ketidakadilan dari pihak pengusaha, yang pada akhirnya memperlebar jurang kesejahteraan antara pekerja formal dan informal di Sumsel.
Ramlianto menekankan bahwa regulasi UMSP sangat penting untuk menjamin tidak ada lagi buruh yang digaji semaunya tanpa acuan hukum yang sah.
Kini, seluruh perhatian tertuju pada sikap Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah berjanji akan mengesahkan UMSP untuk enam subsektor dalam waktu satu minggu.
Baca Juga:Ribuan Buruh Geruduk DPRD Sumsel di Hari Buruh, Desak Revisi Upah Sektoral
Bagi buruh, janji ini bukan hanya sekadar retorika politik yang disampaikan di tengah euforia May Day, melainkan sebuah komitmen moral dan hukum yang harus diwujudkan demi keadilan sosial.
