"Soal jam operasional kendaraan berat, warga bisa mati di jalan karena kecelakaan atau macet parah, tapi petugas Dishub malah tak terlihat. Mati warga, namun katek petugas yang berjaga," sindirnya dengan logat khas Palembang.
Ketidaktertiban juga terlihat di lingkungan kantor pemerintahan sendiri. Ratu Dewa menyayangkan banyaknya kendaraan pegawai pemerintah yang diparkir sembarangan di badan jalan, terutama di kawasan sekitar perkantoran Pemerintah Kota Palembang. Hal ini, katanya, mencerminkan keteladanan yang buruk bagi masyarakat.
Ia mengusulkan agar Balai Prajurit dijadikan lokasi parkir alternatif bagi para ASN, sehingga mereka bisa berjalan kaki ke kantor. Selain lebih tertib, hal ini juga dinilai lebih menyehatkan.
“Kalau Balai Prajurit dijadikan lahan parkir, pegawai tinggal jalan kaki sedikit ke kantor. Ini bukan cuma soal ketertiban, tapi juga gaya hidup sehat,” katanya.
Baca Juga:Herman Deru Telepon Bos Lion Air, Minta Penerbangan Internasional SMB II Segera Aktif
Sorotan terakhir datang dari praktik pungutan liar di depan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Banyak warga mengeluhkan masih adanya pungutan parkir padahal lokasi tersebut bukan area yang semestinya dikenai retribusi. Ratu Dewa menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap warga.
“Minimarket itu fasilitas publik, tempat orang beli kebutuhan sehari-hari. Harusnya jangan dibebani parkir lagi. Kalau masih ada yang narik, itu artinya Dishub gagal mengawasi,” pungkasnya.
Wali Kota meminta agar Dishub segera mengambil tindakan konkret, mulai dari evaluasi sistem parkir elektronik, penataan ulang parkir di kawasan publik dan perkantoran, hingga penegakan aturan operasional kendaraan besar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan hanya untuk melayani, tetapi juga memberi keteladanan dalam penegakan aturan. Bila dibiarkan, bukan hanya wajah kota yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga:Rebutan Surat Tanah, Nenek 103 Tahun Dilempar Kaleng Roti oleh Anaknya Sendiri
