Selain menuntut Wili Salim untuk menghapus seluruh video yang berkaitan dengan Kota Palembang, terutama yang memicu kontroversi soal tragedi rendang, pihaknya juga mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat dalam pembuatan konten di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).
Mereka menilai bahwa keterlibatan oknum polisi dalam video tersebut bukan hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai batasan etika dan profesionalisme aparat dalam menghadapi tren media sosial.
Oleh karena itu, mereka berharap kepolisian dapat bertindak tegas dengan mengusut dugaan keterlibatan tersebut secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih jelas mengenai keterlibatan aparat dalam pembuatan konten digital, terutama yang berpotensi menyinggung perasaan masyarakat atau merugikan nama baik suatu daerah.
Baca Juga:Jadwal Imsakiyah 25 Maret 2025 untuk Palembang, Pagar Alam, Prabumulih, dan Lubuklinggau
Langkah ini dianggap krusial agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang dan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
Gelombang kemarahan terhadap Willie Salim kini semakin luas, dengan semakin banyak elemen masyarakat yang mendesak tindakan tegas terhadapnya.
Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Willie Salim berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas dan memastikan bahwa citra Kota Palembang tidak terus dirugikan oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab.
