SuaraSumsel.id - Masa jabatan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan wakilnya, Mawardi Yahya akan berakhir pada 1 Oktober 2023. Jika menghitung tanggal, berarti masa jabatan kepala daerah Sumsel hanya bersisa 2 hari lagi.
Dalam mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan menujuk pejabat (PJ) Gubernur Sumsel. Meski kalangan DPRD Sumsel pun telah mengusulkan tiga nama, namun nama yang santer terdengar bukanlah usulan dari kalangan legislatif.
Awal bulan September, DPRD Sumsel mengajukan tiga nama, yakni Sekda Sumsel, Supriono, lalu ada nama usulan dari fraksi Golkar DPRD, Roby Kurniawan yang kekinian menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimuda Kemenhub, dan terakhir ialah pejabat di lembaga Kementerian Agama, yakni Prof Nizar Ali yang merupakan Sekjen Kementerian Agama.
Belakangan ketiga nama tersebut tidak muncul dalam usulan PJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga:Selama 5 Tahun Terakhir, Sumsel Jadi Provinsi Alami Karhutla Terluas
Sosok yang lebih muncul disebutkan ialah Agus Fhatoni yang merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri.
Meski sejumlah nama sudah muncul ke permukaan, namun kepastian sosok PJ Gubernur Sumsel belum juga ada kejelasan.
Masih terdapat dua hari, yang merupakan masa jabatan Gubernur Herman Deru. Pada akhir masa jabatan, yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, juga bertepatan dengan hari libur, maka banyak yang mempredikssikan jika pelantikan akan berlangsung di Jakarta.
Meski demikian, informasi yang beredar kepastian pelantikan juga belum didapatkan kalangan DPRD Sumsel.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas membenarkan jika pihak legislatif juga belum mengetahui sosok PJ Gubernur Sumsel tersebut.
Baca Juga:Ada Program Restorasi Gambut, Kenapa Gambut di Sumsel Terbakar Setiap Tahun?
Menurut Giri, masih ada dua hari yang merupakan akhir masa jabatan pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya.
"Belum ada," ujarnya dikonfirmasi Suara.com, Jumat (28/9/2023).
Ditanya kepastian pelantikan di Jakarta, Giri juga memastikan jika hal tersebut belum ada kepastian.
"Belum ada kejelasan juga soal itu (pelantikan) di Jakarta," sambung politisi PDI Perjuangan ini.
