Untuk sebuah Provinsi syarat administrasi yang perlu dipenuhi harus ada persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan persetujuan Bupati/Wali Kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut dengan persetujuan DPRD Provinsi dan Gurbenur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Presidium Sumsel Barat harus berkirim surat ke Bupati atau Wali Kota termasuk DPRD Kabupaten dan Kota agar memberikan dukungan rencana pemekaran Sumsel Barat.
