SuaraSumsel.id - Keberadaan perempuan di lini politik daerah diakui mengalami peningkatan. Setidaknya di Sumatera Selatan (Sumsel), juga keterwakilan perempuan terus meningkat setiap tahun.
Kekinian, sebanyak 16 kursi di DPRD Sumsel ialah perempuan. Meski mengalami peningkatan setiap tahun, namun jumlah tersebut belum mencapai 30 persen dari situasi ideal yang diharapkan.
"Hasil setiap pemilu legislatif terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif," kata Aktivis perempuan Sumsel, Yenni Rosliani Izzi melansir wongkito.id-jaringan Suara.com.
Namun, sejauh ini peningkatan keterwakilan perempuan dinilai belum berdampak signifikan terhadap keberpihakan regulasi yang diterbitkan terhadap kepentingan perempuan dan anak.
Baca Juga:Serap Aspirasi Petani Sumsel, Puan Maharani Soroti Masalah Pangan Indonesia
"Hal itu, tentunya menjadi kabar baik perempuan mulai memiliki kesempatan untuk bersama-sama pria dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok minoritas, seperti perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), anak dan kaum difabel," ujarnya
Tetapi, Yeni menambahkan peran perempuan di lembaga legislatif maupun memimpin daerah, contohnya ada yang jadi bupati, wakil bupati masih terkesan belum signifikan dalam upaya membangun kesetaraan.
Ia membenarkan perempuan di ranah politik masih sekadar simbol. "Memang ada yang perempuan yang tangguh dan memperjuangkan segala bentuk ketimpangan untuk menjadi setara" sambungnya.
"Ada juga perempuan yang secara konsisten berjuang untuk melawan segala bentuk diskriminasi tapi jumlahnya belum signifikan," ujarnya.
Perempuan menurut mantan Direktur Womens Crisis Centre (WCC) Palembang ini masih lebih banyak belum mengoptimalkan perannya.
Baca Juga:Kejati Sumsel Dukung Program Bimtek Pengelolaan Dana Desa
"Masih jelas terjadinya relasi kuasa kaum pria terhadap perempuan dalam berpolitik praktis," imbuhnya.
Pengamat Politik dari Universitas Terbuka, DR Meita Istianda mengungkapkan keterwakilan perempuan di legislatif meningkat tetapi tidak langsung berdampak pada hasil kerja yang berpihak pada kepentingan perempuan.
Sementara momentum Hari Perempuan Internasional, bisa menjadi waktu yang tepat untuk membangkitkan semangat perempauan dalam berpolitik.
