4 BUMD Sumsel Terjerat Kasus Korupsi: Terpidana Ada Mantan Gubernur Sumsel Dua Periode

SuaraSumsel.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya berperan dalam menambah pundi-pundi pendapatan bagi daerah. Namun bukannya menambah pundi-pundi sebagai pendapatan asli daerah (PAD), namun empat BUMD ini malah terjerat tindak pidana korupsi.

Nilai kerugian negara atas kasus-kasus korupsi di lembaga milik pemerintah daerah (Pemda) ini pun tergolong fantastik. Berikut empat BUMD Sumsel yang tersangkut tindak pidana korupsi. Dari sederet kasus korupsi ini, ada terpidananya ialah mantan Gubernur Sumsel dua periode, Alex Noerdin.

Terdakwa dugaan korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) yang juga mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2008-2018 Alex Noerdin memberikan kesaksian saat sidang [ANTARA]

1. BUMD PDPDE Hilir

Kasus di BUMD ini tersangkut jual beli gas yang menjerat Alex Noerdin hingga divonis bersalah. Alex Noerdin divonis bersalah bersama kasus korupsi masjid Sriwijaya dengan vonis selama 12 tahun penjara sekaligus denda Rp1 miliar.

Kasus ini bermula dari penerimaan penjualan gas yang sudah dikurangi dengan biaya operasional selama kurun waktu tersebut terdapat kerugiaan negara sebesar 30 juta US dollar. Kemudian, kerugian juga dihitung dari setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan PDPDE Sumsel.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD, yang berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas).

Akan tetapi dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel sedangkan 85 persen untuk PT DKLN.

Penyidikan kasus jual beli gas bumi yang dilakukan BUMD PDPDE Sumatera Selatan berlangsung selama sembilan tahun yakni 2010-2019. Penetapan Alex Noerdin sebagai tersangka juga bersama tersangka lainnya, Muddai Madang.

Kekinian, Alex Noerdin mengajukan banding sekaligus Pengadilan Tinggi Palembang menurunkan hukuman mantan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel ini menjadi 9 tahun penjara.