Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Banding Vonis Ferdy Sambo Ditolak, Kuasa Hukum Brigadir J Beri Pesan Ini

Tasmalinda Senin, 19 September 2022 | 16:15 WIB

Banding Vonis Ferdy Sambo Ditolak, Kuasa Hukum Brigadir J Beri Pesan Ini
Vonis Ferdy Sambo ditolak. [Suara.com/Alfian Winanto]

Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PDTH Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sekaligus memutuskan menguatkan putusan PTDH KKEP.

SuaraSumsel.id - Karir moncer di tubuh Polri ditutup Ferdy Sambo dengan kesan buruk. Dia resmi mendapatkan pemecatan dari instansi yang telah membesarkan namanya tersebut. Upayanya agar hukuman PTDH yang diterimanya, ditinjau ulang kandas, Senin (19/9/20220).

Keputusan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PDTH Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sekaligus memutuskan menguatkan putusan PTDH KKEP yang dijatuhkan sebelumnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto selaku Ketua Sidang Banding KKEP Ferdy Sambo. 

"Memutuskan permohonan banding dari saudara Ferdy Sambo menolak pemohon banding. Kedua menguatkan putusan sidang KKEP," kata Agung dalam persidangan dikutip dari YouTube Polri TV, Senin (19/9/2022).

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa sidang banding merupakan upaya hukum terakhir yang bisa diajukan Ferdy Sambo atas putusan  PDTH Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dia menyebut hasil sidang banding bersifat final dan mengikat. 

Baca Juga: 7 Perampok Beraksi di Jalinsum Lubuklinggau Sumsel: Keluar dari Semak-Semak, Bawa Senpi Dan Balok Kayu

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil sidang banding kode etik Polri terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil sidang banding kode etik Polri terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Melansir ANTARA, sidang banding ini digelar sejak pukul 10.00 WIB. Sidang dipimpin oleh Agung dan beranggotakan empat Inspektur Jenderal alias Irjen. 

"Tidak ada (peninjauan kembali atau kasasi), banding sifatnya final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum terakhir," kata Dedi di Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022).

"As SDM memilikimu waktu lima hari kerja untuk menuntaskan administrasi hasil putusan banding," jelas Dedi.

Keputusan KKEP Banding selanjutnya akan diserahkan ke Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri. As SDM memiliki waktu lima hari untuk menuntaskan administrasi atas putusan tersebut.

KKEP juga menjatuhkan sanksi PDTH terhadap mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Sanksi tersebut dijatuhkan karena Jerry tak profesional saat menangani laporan skenario pelecehan seksual istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang akhirnya telah dihentikan Bareskrim Polri. 

Baca Juga: Tragis! Warga Sumsel Hilang Dimakan Buaya Saat Bersihkan Perahu Ketek

Atas sanksi yang dijatuhkan hakim KKEP, Ferdy Sambo, Chuk Putranto, Baiquni, Agus, dan Jerry kompak menyatakan banding. Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada Jerry dalam proses hukum selanjutnya

Akibat kasus Ferdy Sambo ini, terdapat 97 personil yang diperiksa. Sebanyak 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. 

Dari 35 anggota yang diduga melanggar etik, 18 di antaranya ditahan di tempat khusus atau Patsus. Sampai pada akhirnya, penyidik tim khusus menetapkan tujuh anggota sebagai tersangka obstruction of justice.

Pihak keluarga Brigadir Yosua juga memberikan tanggapan atas keputusan tersebut."Ya memang seharusnya begitu," kata pengacara pihak keluarga Brigadir Yosua, Yonathan Baskoro melansir Suara.com,

Yonathan juga mendesak Polri memanfaatkan momen pemecatan Ferdy Sambo membersihkan kepolisian.

"Jangan sampai berhenti di sini. Saya dukung Polri untuk bersih-bersih institusi. Harus didalami lagi, siapa saja yang terlibat harus dicopot dan diadili," ungkapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait