SuaraSumsel.id - Penghapusan sementara tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya oleh pemerintah dinilai belum membuahkan hasil. Kebijakan tersebut masih belum mampu mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit para petani termasuk di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumsel, M. Yunus menjelaskan jika saat ini harga sawit turun berkisar antara Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilogram.
"Waktu diberlakukannya kebijakan penghapusan sementara tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah, tentunya ini kabar baik bagi petani. Karena diharapkan dapat mendongkrak harga TBS sawit kita, tapi kenyataannya sampai saat ini kebijakan tersebut masih belum mampu menaikkan harga TBS," tuturnya saat diwawancarai via telepon pada Jumat, (5/8/2022).
Yunus menyebutkan jika kendala yang dialami oleh petani adalah kegiatan ekspor yang hingga saat ini masih terbilang susah, sehinga harga sawit menjadi turun drastis.
Baca Juga:Cuaca Sumsel di Akhir Pekan, Berawan Dengan Potensi Hujan Ringan
"Tapi masih ada waktu kurang lebih tiga minggu lagi hingga kebijakan kembali normal, jadi kita tunggu perkembangannya hingga akhir Agustus mendatang, semoga harga TBS sawit kita bisa naik," tambahnya.
Saat ditanya terkait cara petani dalam mengatasi masalah harga TBS sawit yang kian anjlok, Yunus mengaku bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para petani sawit untuk mengatasi masalah tersebut.
"Sebenarnya sedih, karena kalau petani kan tergantung dari alam. Kalau ada buah yang masak ya kita panen, kalau tidak ada yang masak ya tidak dipanen, namanya pohon," jelasnya.
"Tapi kalau buahnya masak mau tidak mau tetap panen, karena itu satu-satunya mata pencarian kita. Kita bukan pabrik, yang bisa atur kapan produksi kapan tidak produksi. Sawit ini kan terbatas," lanjutnya.
Terkait usulan Herman Deru selaku Gubernur provinsi Sumsel yang meminta diberikan kewenangan untuk mengawasi persoalan sawit, Yunus selaku Wakil Ketua Apkasindo Sumsel menyatakan sangat setuju dengan wacana tersebut.
Baca Juga:Asosiasi Petani Sawit Sumsel Didorong Bangun Pabrik CPO, Tekan Selisih Harga Jual
"Karena kalau ada campur tangan dari pemerintah daerah, setidaknya dapat membantu mengawasi jalannya sektor perkebunan sawit. Paling tidak menjadi perantara antara pemerintah pusat dengan petani sawit," tambahnya.
- 1
- 2
