facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Pulau Enggano Bengkulu Telan Anggaran Rp 41 Miliar

Tasmalinda Kamis, 26 Mei 2022 | 20:47 WIB

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Pulau Enggano Bengkulu Telan Anggaran Rp 41 Miliar
Keindahan pantai Komang yang merupakan salah satu objek wisata di Pulau Enggano. [ANTARA/HO]

"Untuk pelabuhan penyeberangan Kahyapu Enggano dibangun dermaga multi purpose dengan kontrak multi tahun 2021/2022," kata Sugeng.

SuaraSumsel.id - Pembangunan infrastruktur peningkatan pelabuhan Malakoni dan Kahyapu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ditargetkan selesai pada akhir 2022. Anggaran yang ditelan pun mencapai Rp 41 miliar. 

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Sugeng Darojati di Bengkulu, Kamis, mengatakan bahwa anggaran Rp41 miliar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA BPTD wilayah VI Bengkulu Lampung. 

"Untuk pelabuhan penyeberangan Kahyapu Enggano dibangun dermaga multi purpose dengan kontrak multi tahun 2021/2022," kata Sugeng. 

Kemudian untuk rehabilitasi dermaga pelabuhan laut Malakoni Enggano membutuhkan anggaran mencapai Rp20 miliar melalui APBN dan saat ini telah dilakukan kontraknya. 

Baca Juga: Harga Hewan Kurban di Sumsel Naik Terdampak Penyakit Mulut dan Kuku, Warga dan Peternak Was-Was

Pembangunan Dermaga Kahyapu telah dimulai sejak 7 Juli 2021 hingga Desember tahun ini dengan pelaksana teknis Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah VI Bengkulu Lampung di bawah Unit Pelaksana Teknis Ditjen Darat Kementerian Perhubungan RI. 

"Untuk pelabuhan Kahyapu saat ini sedang melalui proses pengerjaan pengecoran dan rekonstruksi besi penyangga," ujarnya.
 Dalam proses pembangunan tersebut pihaknya mengalami beberapa kendala seperti pengangkutan material yang berasal dari Pulau Jawa dan adanya perubahan PPN serta menyesuaikan kondisi cuaca kelautan.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut merupakan prioritas pemerintah yang telah dimulai sejak 2021 dan telah masuk dalam aturan prioritas pembangunan major project nomor 30 tentang pembangunan di pulau tertinggal, terluar, dan terdepan. 

Melansir ANTARA, pembangunan dua dermaga tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerintah dalam mendukung pembangunan dan mendukung konektivitas yang sama di pulau terluar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Baca Juga: Bersama Alex Noerdin, Mantan Ketua KONI Sumsel Muddai Madang Dituntut 20 Tahun Penjara

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait