SuaraSumsel.id - Presiden Jokowi atau Joko Widodo mengungkapkan permasalahan minyak goreng masih belum teratasi sampai saat ini. Padahal, Pemerintah telah berupaya agar harga minyak goreng bisa turun, minimal mendekati harga normal.
Beberapa instrumen kebijakan menopang kenaikan harga minyak CPO secara global, yang dilakukan Pemerintah di antaranya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng pada masyarakat sekaligus memberikan subsidi juga pada produsennya.
"Ya, ini kan masalah minyak goreng masih menjadi masalah sampai saat ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan di kanal YouTube Seketariatan Presiden, Rabu (20/4/2022).
Jokowi pun mengakui meski sudah mengucurkan kebijakan BLT dan subsidi pada produsen, ternyata masih ditemukan minyak goreng melebihi HET.
"Walau sudah ada subsidi, agar (harga) lebih mendekati normal. Karena saat ini, harga internasional masih tinggi, produsen inginnya ekspor," beber Jokowi.
Ia pun mengevaluasi kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET), sekaligus subsidi ke produsen yang sudah dilakukan beberapa minggu masih belum efektif.
"(Kebijakan) sudah berjalan berapa minggu, tapi ternyata belum efektif. Minyak curah di pasaran, banyak belum sesuai HET. Artinya, memang ada permainan," ungkap Jokowi.
Kondisi ini yang juga menyebabkan pihak Kejaksaan akhirnya bergerak dan menahan empat tersangka dalam kebijakan ekspor CPO minyak goreng. "Kejaksaan agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng, karena itu harus dituntut tuntas," tegasnya.
Jokowi menegaskan pengusutan tuntas yang dilakukan penyidik dapat mengungkap siapa-siapa yang bermain di belakang praktek melawan hukum yang membuat situasi sulit pada masyarakat.
Baca Juga:Atlet Senam Sumsel Fajar Abdul Rohman Batal Berlaga di Sea Games, Karena Kemenpora Tak Ada Anggaran
Sehari sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi crude palm oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
IWW sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.
Selain IWW, tiga tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejagung adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).
