Dalam persidangan, Ahmad Yani mengungkapkan Juarsah membutuhkan uang untuk pemilihan legislatif atau Pileg istrinya.
Tidak hanya eksekutif yang meminta fee, kalangan Dewan pun tak segan menerima fee proyek pembangunan infrastuktur. Salah satunya Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB.
Dalam persidangan Aries HB juga divonis bersalah dan saat ini masih menjalani persidangan.
Korupsi berjemaah Aries ternyata tidak sendirian, disebut terdapat 10 anggota dewan yang juga menikmati duit APBD. Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan KPK, diketahui para anggota dewan ini meminta fee juga untuk mencalon diri pada pemilihan legislatif.
Baca Juga:Palembang Diguyur Hujan, Berikut Daerah di Sumsel Diprakirakan Hujan Hari Ini
Dana tersebut mereka gunakan untuk dana kampanye dalam pemilihan legislatif 2019.
"Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para Tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu," ujar Alex.
Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai 19 Oktober 2021," ujar Alex.
Mereka ditahan secara terpisah, di Rutan KPK Kavling C1dihuni IG (Indra Gani BS), AYS (Ari Yoca Setiadi), MD (Mardiansyah) dan MH (Muhardi).
Baca Juga:Dua Mantan Wagub Sumsel Diperiksa Kasus Korupsi Alex Noerdin
Sementara di Rutan KPK pada gedung Merah Putih dihuni IJ (Ishak Joharsah), ARK (Ahmad Reo Kusuma), MS (Marsito), dan FR (Fitrianzah). Kemudian SB (Subahan) dan PR ditahan di Ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
