SuaraSumsel.id - Peristiwa anteran vaksinasi COVID-19 membludak di SMA Maitreawira, Palembang, Sumatera Selatan diakui tanpa melibatkan Dinas Kesehatan Palembang.
Plt Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Palembang, dr. Mirza Susanty menyebutkan kegiatan itu tidak diketahui pihaknya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak TNI.
Bahkan stok vaksin bukan dari Dinkes melainkan stok khusus TNI dari pemerintah pusat. “Itu dilaksanakan oleh TNI dan tidak ada kordinasi juga Ke dinkes,” ujarnya kepada Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Vaksin dari pemerintah pusat itu dialokasikan dengan rincian 40 persen ke Dinkes, 20 persen ke Polri serta 20 persen ke instansi TNI.
Baca Juga:Kapolda Sumsel Diganti, Kasus Anak Akidi Tio Berlanjut?
“Mereka bekerjasama dengan Maytreawira sebagai centra vaksininasinya. Dari situlah mereka tidak melakukan antisipasi massa yang membludak,”lanjut ia.
Salah satu penyebab kerumunan ialah proses pendaftaran yang tidak online. Sehingga penerima vaksinasi berberbondong-bondong ingin mendapatkan giliran.
Tidak menutup kemungkinan masyarat datang dari beberapa jam sebelum vaksinasi yang ditetapkan pada pukul 07.00 pagi.
Mirza pun mengatakan, kalau dinkes memiliki Tim IT yang membantu pendaftaraan secara online. Salah satunya dengan mengirimkan sms blast mengenai pengaturan perjam kedatangan calon penerima vaksinasi.
“Jika ada yang datang tidak sesuai jadwalnya maka kita tolak, nah pada vaksinasi kemarin sepertinya tidak ada pengaturan itu.”
Baca Juga:Profil Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolda Sumbar yang Kini Jadi Kapolda Sumsel
Ia juga mengaku sangat menyanyangkan kerumunan yang terjadi akibat kagiatan vaksinasi yang kurang pengamanan tersebut.
“Bagusnya pendaftaran vaksinasi online, jika ada yang datang tapi belum terdaftar maka ditolak saja dan tutup pendaftaraan supaya kerumuman tidak terjadi," pungkasnya.
Kontributor : Fitria
