SuaraSumsel.id - Guru besar Universitas Indonesia atau UI menyatakan jika Rizieq mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab cocok mengisi jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Guru besar UI, Profesor Ronnie H Rusli mengatakan secara akademik Habib Rizieq cocok mengemban jabatan sebagai Dubes RI pada pemerintahan Taliban yang bakal berkuasa di Afghanistan.
“Lebih cocok HRS setelah bebas jadi Dubes RI di Pemerintahan Taliban di Afghanistan menurut pendapat secara akademis karena lancar berbahasa Arab sama persis dengan bahasa yang digunakan di Qatar tempat pemimpin Taliban berada selama pendudukan Amerika di Afghanistan,” kata Ronnie dalam tulisan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip Hops-Jaringan Suara.com, (17/8/2021)
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap agar Taliban bisa bersikap jauh lebih baik dari sebelumnya.
Baca Juga:Sumsel Baru Miliki Dua Pahlawan Nasional, SMB II dan AK Gani
Taliban akan jauh lebih moderat dibanding dengan beberapa dekade silam. Sehingga Jusuf Kalla optimis, Afghanistan tidak akan jatuh dalam pertumpahan daran dan perang saudara.
“Saya harapkan Taliban tidak seperti yang dulu, saya apresiasi transfer kekuasaannya secara damai,” ujar JK, dalam siaran persnya.
“Baik Taliban maupun pemerintah Afghanistan sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh Amerika Serikat,” sambung ia.
Jusuf Kalla mengimbau kepada pemerintah Afghanistan nantinya agar tetap bersifat terbuka dengan negara-negara lain guna menjalin kerjasama ekonomi.
"Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian kemarin, sehingga pemerintah RI juga harus mendukung upaya damai sekarang saat Taliban memimpin Afghanistan, pasca penarikan tentara asing akhir bulan agustus ini," ujarnya.
Baca Juga:Rayakan HUT Kemerdekaan di Sumsel, Berikut Prakiraan Cuacanya
“Saya harapkan Afghanistan terbuka dengan kerja sama dengan negara-negara lain yang tidak punya kepentingan politik, tetapi kerjasama perekonomian,” pungkasnya.
