SuaraSumsel.id - Tayangan acara pernikahan Lesti Billar di stasiun televisi swasta selama berjam-jam, diadukan masyarakat ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Pelaporan disampaikan ke KPID Jawa Barat.
Melansir dari ayobandung.com- jaringan Suara.com, KPID Jawa Barat mengatakan pada kurun waktu tertentu, sudah menerima laporan serta aduan masyarakat tentang program siaran yang masuk kehidupan pribadi.
“Dari kurun waktu 13 Maret 2021 sampai 8 Agustus 2021 kemarin, KPID Jawa Barat mengidentifikasi, banyaknya aduan masyarakat yang terkait tentang program siaran yang tergolong pada kehidupan pribadi, yang kemudian memunculkan isu-isu pernikahan selebritas,” jelas Adiyana Slamet, selaku Ketua KPID Jawa Barat.
Baca Juga:Tangis Lesti Kejora Pecah, Bersimpuh di Kaki Ayah Sambil Minta Maaf
![Rizky Billar dan Lesty Kejora usai menjalani acara lamaran di i Vila Gedong Putih, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB). [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/14/18889-rizky-billar-dan-lesty-kejora.jpg)
Pernikahan selebritas banyak dibicarakan saat ini ialah tayangan pasangan artis Lesti dan Bilar berjudul Cinta Abadi Leslar yang ditayangkan hampir 7 jam pada Minggu 8 Agustus 2021.
Tayangan edisi Lepas Lajang, Calon Pemimpinmu, Kado Terindah Lesti, yang ditampilkan di ANTV.
Ketua KPID Jawa Barat pun menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan rekomendasi kepada KPI Pusat guna menegur ANTV akan penayangan acara tersebut.
“Melalui 9 rapat pleno disimpulkan bahwa kondisi tersebut sudah sangat memperihatinkan. 9 program prosesi pernikahan artis pun sudah diteruskan kepada KPI Pusat untuk diberikan sanksi,”, tambah Adiyana.
Alasan Pelaporan
Baca Juga:Serba Ungu, Acara Pengajian Lesti Kejora dan Rizky Billar Berjalan Lancar
Alasan pelaporan yang menjadi dasar diteruskan aduan masyarakat mengenai tayangan pra pernikahan pasangan Lesti Billar ke KPI Pusat, terjadi pelanggaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Pelanggaran yang dimaksud tertera pada pasal 11 ayat 1, mengenai Standar Program Siaran menyatakan program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Sumber: Suara.com
