Kombes untuk Keadilan Ekologis Sumsel yang terdiri dari Perkumpulan Lingkar Hijau, Pospera Sumsel, dan POHI juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian terkait (KLHK) untuk segera melakukan audit lingkungan, program dan keuangan terhadap pembangunan kantor terpadu Provinsi Sumsel.
Tolak Pembangunan Kantor Terpadu Pemprov, Aktivis Lingkungan: Itu Rawa
Aktivis menolak pembangunan kantor terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Lahan Gambut.
Tasmalinda
Rabu, 03 Maret 2021 | 22:57 WIB
- Share link:
BERITA TERKAIT
Tak Hanya Kejaksaan, Sumsel Juga Gandeng KPK Selamatkan Aset Daerah
04 Desember 2020 | 09:43 WIB WIB
REKOMENDASI
Terkini
