SuaraSumsel.id - Anak mantan Presiden Seoharto, Tommy Soeharto resmi menggugat Pemerintah RI, atas tanah seluas 992 meter persegi yang diperuntukkan bagi proyek jalan tol Depok-Antasari atau Desari.
Tommy alias Hutomo Mandala Putra menggugat pemerintah atas tindakan penggusuran atas kantornya dalam proyek pembangunan jalan tol ibu kota tersebut
Gugatan Tommy yang tercatat atas perkara nomor 5/Pdt.G/2021/ PN JKT.SEL telah didaftarkan anak Soeharto ini ke Pengadilan Jakarta selatan, pada 12 November tahun lalu, melalui kuasa hukumnya, Victor Simanjuntak.
Mereka yang tergugat yakni Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Regional Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta cq.
Baca Juga:Tommy Soeharto Gugat Pemerintah Gegara jadi Korban Penggusuran
Selain itu, Kepala Kantor Pembangunan Selatan Tata Usaha Kota Jakarta Selatan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq, lalu Ketua Komite Pengadaan Jalan Tol Depok-Antasari Stella Elvire Anwar Sani Pemerintah Republik Indonesia cq.
Lalu tergugat lainnya, Pemerintah Kabupaten Kota Jakarta cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilandak dan PT Citra Waspputhowa
Pihak ikut tergugat Kantor Pelayanan Evaluasi Publik (KJPP) Toto Suharto & Teman Pemerintah Republik Indonesia cq, Kementerian Keuangan cq. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Jakarta Cilandak dan PT Girder Indonesia
Dalam petitum gugatan tersebut, Tommy menyoal penggusuran yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan PT Citra Waspputhowa terhadap kantor bangunannya yang seluas 992 meter persegi.
"Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV , dan Tergugat V atau siapapun yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Depok-Antasari menghentikan kegiatannya sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hal tersebut, dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang tidak mematuhinya akan melakukan upaya paksa jika diperlukan dengan bantuan aparat keamanan Polri atau aparat penegak hukum yang berwenang," ujar Tommy dalam petitum gugatan yang dikutip Suara.com lewat Sipp Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).
Baca Juga:Tommy Soeharto Gugat Menkeu, ATR Hingga PUPR ke PN Jaksel
Sumber: Suara.com
