SuaraSumsel.id - Proyek pembangunan infrastuktur di Muaraenim, Sumatera Selatan terus menjadi sorotan. Dalam dua tahun ini, masyarakat diingatkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bupati, aparatur sipil negara (ASN) hingga kontraktor yang mengerjakan.
Pada pengusutan kasus ini, KPK berhasil menyeret bupati Muaraenim, Ahmad Yani yang kemudian diputuskan bersalah oleh majelis hakim dengan hukuman lima tahun penjara. Ia terbukti menerima suap dari kontraktor yang mengerjakan 16 paket pengerjaan jalan dan jembatan di Muaraenim.
Meski dalam persidangan ia sempat menapik menerima suap, namun fakta dan para saksi mengerucutkan namanya sebagai penerima suap pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan yang baru ia pimpin selama satu tahun.
Ahmad Yani dan Johan Anuar ialah pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Muarenim 2018 lalu.
Baca Juga:Geram Mutu Jalan di Muaraenim, Anggota Dewan Ini Cukil Aspal Pakai Tangan
Selain Ahmad Yani, OTT KPK juga menyeret sejumlah nama lainnya, seperti Plt Kepala Dinas, kabid pembangunan jalan dan jembatan, dan kontraktor pemberi suap dengan nilai anggaran pembangunan proyek jalan dan jembatan mencapai Rp 12,5 miliar.
Setelah persidangan ini, KPK kemudian menyeret Ketua DPRD Muaraenim, Aries HB.
Dalam dakwaannya, mantan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB menerima uang gratifikasi dari 16 proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp3,03 Miliar.
Jaksa Penuntut KPK mengatakan terdakwa telah menerima fee dari sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah saat yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD.
Terakhir, Bupati Muaraenim yang baru dilantik, Juarsah pun sempat dihadirkan di persidangan tipikor Palembang sebagai saksi.
Baca Juga:Ibu Beri Susu dengan Campuran Telur Mentah untuk Bayinya, Panen Kritikan
Pagi ini, video inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan jadi sorotan.
Aksi sidak yang berlangsung pada siang hari itu memperlihatkan kegeraman sang wakil rakyat tingkat kabupaten itu atas kualitas jalan yang dibangun pemerintah.
Dengan menggunakan baju safari hitam, anggota dewan ini kemudian menjongkok ke jalan aspal.
Nampak jalan aspal yang masih berwarna hitam, terlihat seolah baru diselesaikan pembangunannya oleh pihak rekanan kontraktor.
Ia awalnya menginjak aspal tersebut, lalu jongkok dan mencungkil aspal dengan tangannya. Tanpa menggunakan alat bantu, aspal tersebut terkelupas setelah dicukil.
Nampak, anggota dewan ini menggelar aksi dengan pendampingan staf dan aparat kepolisian.
Tidak hanya satu bagian, ia pun mencungkil beberapa bagian lain, hingga ada serpihan aspal tipis yang kemudian mengenai stafnya.
Ia nampaknya geram, kualitas jalannya yang sangat tipis sehingga bisa dikropek dan dicukil tanpa alat bantu.
Bahkan dengan samar ia mengungkapkan kegeraman dengan mengatakan," Habis APBD Kita Ini,"
Petikan kalimat yang menyatakan kegeraman realisasi anggaran negara pada jalan tersebut.
Video berdurasi singkat itu juga diunggah @palembangterkini.official
![Video yang berjudul anggota dewan geram kualitas jalan di Muaraenim [jepretan instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/24/24331-video-yang-berjudul-anggota-dewan-geram-kualitas-jalan-di-muaraenim-jepretan-instagram.jpg)
Dengan judul video yang bertuliskan
"Anggota dewan dapil 4 Mengamuk saat melihat langsung kualitas pengaspalan sangat buruk di proyek overlay ruas jalan pulau panggung menuju babatan kec semende darat tengah (SDT) kab Muara enim Sumsel,"
Dikonfirmasikan hal ini, Yusran mengaku kecewa terhadap pembangunan jalan yang tidak memenuhi kualitas
“Saya kecewa melihat kondisi jalan yang tidak berkualitas. Jika seperti ini, kapan jalan di daerah kita akan bagus. Saya tidak mempermasalahkan masalah volume ketebalan tetapi saya melihat kualitas,” ujar Yusran.
Menurut ia, dalam sejarah Semende atau masyarakat Muaraenim, kondisi jalan tersebut sangat buruk. Belum lagi, jika jalan tersebut dilintasi kendaraan bertonase berat sehingga ketahanan akan terus menurun.
"Pihak pengerja pasti sudah paham lokasinya, dengan seperti ini kita (warga, red) rugi. Jika sistem begini, lebih baik pengerjannya di blacklist aja dan dana harus dikembalikan. Hal itu diatur di peraturan kementrian PUPR," tegasnya.
