SuaraSumsel.id - Proyek pembangunan infrastuktur di Muaraenim, Sumatera Selatan terus menjadi sorotan. Dalam dua tahun ini, masyarakat diingatkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bupati, aparatur sipil negara (ASN) hingga kontraktor yang mengerjakan.
Pada pengusutan kasus ini, KPK berhasil menyeret bupati Muaraenim, Ahmad Yani yang kemudian diputuskan bersalah oleh majelis hakim dengan hukuman lima tahun penjara. Ia terbukti menerima suap dari kontraktor yang mengerjakan 16 paket pengerjaan jalan dan jembatan di Muaraenim.
Meski dalam persidangan ia sempat menapik menerima suap, namun fakta dan para saksi mengerucutkan namanya sebagai penerima suap pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan yang baru ia pimpin selama satu tahun.
Ahmad Yani dan Johan Anuar ialah pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Muarenim 2018 lalu.
Baca Juga:Geram Mutu Jalan di Muaraenim, Anggota Dewan Ini Cukil Aspal Pakai Tangan
Selain Ahmad Yani, OTT KPK juga menyeret sejumlah nama lainnya, seperti Plt Kepala Dinas, kabid pembangunan jalan dan jembatan, dan kontraktor pemberi suap dengan nilai anggaran pembangunan proyek jalan dan jembatan mencapai Rp 12,5 miliar.
Setelah persidangan ini, KPK kemudian menyeret Ketua DPRD Muaraenim, Aries HB.
Dalam dakwaannya, mantan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB menerima uang gratifikasi dari 16 proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp3,03 Miliar.
Jaksa Penuntut KPK mengatakan terdakwa telah menerima fee dari sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah saat yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD.
Terakhir, Bupati Muaraenim yang baru dilantik, Juarsah pun sempat dihadirkan di persidangan tipikor Palembang sebagai saksi.
Baca Juga:Ibu Beri Susu dengan Campuran Telur Mentah untuk Bayinya, Panen Kritikan
Pagi ini, video inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan jadi sorotan.
