KPK OTT Bupati Karena Proyek Jalan, Mutu Jalan di Muaraenim Kembali Disoal

Selama dua tahun ini, masyarakat Sumatera Selatan diingatkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proyek jalan di kabupaten Muaraenim.

Tasmalinda
Kamis, 24 Desember 2020 | 13:05 WIB
KPK OTT Bupati Karena Proyek Jalan, Mutu Jalan di Muaraenim Kembali Disoal
Video berjudul anggota dewan geram kualitas jalan di Muaraenim [jepretan instagram]

Tidak hanya satu bagian, ia pun mencungkil beberapa bagian lain, hingga ada serpihan aspal tipis yang kemudian mengenai stafnya.

Ia nampaknya geram, kualitas jalannya yang sangat tipis sehingga bisa dikropek dan dicukil tanpa alat bantu.

Bahkan dengan samar ia mengungkapkan kegeraman dengan mengatakan," Habis APBD Kita Ini,"

Petikan kalimat yang menyatakan kegeraman realisasi anggaran negara pada jalan tersebut.

Baca Juga:Geram Mutu Jalan di Muaraenim, Anggota Dewan Ini Cukil Aspal Pakai Tangan

Video berdurasi singkat itu juga diunggah @palembangterkini.official

Video yang berjudul anggota dewan geram kualitas jalan di Muaraenim [jepretan instagram]
Video yang berjudul anggota dewan geram kualitas jalan di Muaraenim [jepretan instagram]

Dengan judul video yang bertuliskan 

"Anggota dewan dapil 4 Mengamuk saat melihat langsung kualitas pengaspalan sangat buruk di proyek overlay ruas jalan pulau panggung menuju babatan kec semende darat tengah (SDT) kab Muara enim Sumsel,"

Dikonfirmasikan hal ini, Yusran mengaku kecewa terhadap pembangunan jalan yang tidak memenuhi kualitas

“Saya kecewa melihat kondisi jalan yang tidak berkualitas. Jika seperti ini,  kapan jalan di daerah kita akan bagus. Saya tidak mempermasalahkan masalah volume ketebalan tetapi saya melihat kualitas,” ujar Yusran.

Baca Juga:Ibu Beri Susu dengan Campuran Telur Mentah untuk Bayinya, Panen Kritikan

Menurut ia, dalam sejarah Semende atau masyarakat Muaraenim, kondisi jalan tersebut sangat buruk. Belum lagi, jika jalan tersebut dilintasi kendaraan bertonase berat sehingga ketahanan akan terus menurun.

"Pihak pengerja pasti sudah paham lokasinya, dengan seperti ini kita (warga, red) rugi. Jika sistem begini, lebih baik pengerjannya di blacklist aja dan dana harus dikembalikan. Hal itu diatur di peraturan kementrian PUPR," tegasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak