SuaraSumsel.id - Surat Perintah dari Staf Khusus Milenial Presiden RI kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia viral di media sosial.
Dalam surat tersebut terlihat banyak coretan pulpen mirip revisi pada skripsi.
Foto tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter @trendingtopiq pada Sabtu (7/11/2020). Awalnya, pemilik akun Twitter @Sam_Ardi mengunggah foto Surat Perintah Staf Khusus Milenial Presiden RI yang masih bersih kepada @trendingtopiq untuk dikoreksi.
"Bapak @trendingtopiq agar menjadi periksa," kicau @Sam_Ardi, Minggu (8/11/2020).
Baca Juga:Tanya Stafsus Milenial, Ferdinand: Adakah Mereka Berguna atau Hanya Simbol?
"Bapak @trendingtopiq agar menjadi periksa," kicau @Sam_Ardi, Minggu (8/11/2020).
Kemudian, pemilik akun @trendingtopiq membalasnya.
Dia mengunggah foto Surat Perintah Staf Khusus Milenial Presiden RI yang telah dikoreksi.
Surat Perintah berkop Sekretariat Kabinet RI dengan Nomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 yang diteken oleh Aminuddin Ma'ruf di Jakarta, pada 5 November 2020 itu kini telah berubah penampakannya.
Terlihat banyak coretan pulpen warna merah pada kata-kata typo dan teknis penulisan yang salah. Jika dilihat ini mirip revisi skripsi mahasiswa.
Baca Juga:Boneka Baru Dijual di Akun Barang Bekas, Netizen Kompak Semangati Pemilik
Salah satu poin yang direvisi dalam surat tersebut, yakni terkait penggunaan kata 'Surat Perintah'.
"Dewan Mahasiswa kan bukan lembaga negara, anak buah Staf Presiden, maupun rekan pengadaan barang/jasa. Jadi mereka lebih cocok diundang, alih-alih diperintah. Lebih sopan dan relevan," tulisannya menggunakan pulpen merah.
Selain itu, hal yang menarik lainnya yakni terkait kesalahan penulisan dalam surat tersebut yang tertulis 'Dewa Eksekutif Mahasiswa' yang semestinya Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA.
"Sekarang musimnya musik indie. Ganti Rara Sekar (eks personel Banda Neira) atau Danilla saja!", tulisnya dengan pulpen merah.
Dihujani Kritik
Surat Perintah Staf Khusus Milenial Presiden RI untuk DEMA Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia juga mendapat kritikan dari Pengacara HAM Veronica Koman.
