SuaraSumsel.id - Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) mengeluhkan izin pengelolaan hutan yang diterima dari Pemerintah, ternyata sudah diolah kelompok masyarakat lainnya.
Wakil Sesepuh Kelompok SAD Rusman mengatakan Kelompok Tani Hutan (KTH) Usaha Bersama Suku Anak Dalam (SAD) yang diketuai oleh Datuk Hamid menerima izin pengelolaan hutan seluas 137 hektare dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada September 2018 lalu.
Tapi pada kenyataannya, lahan yang diberi izin itu ternyata tumpang tindih dan sudah dikelola oleh masyarakat lain.
“Kelompok kami beranggotakan 53 orang. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah supaya kelompok kami dikoordinir sehingga bisa berkembang dan menyelesaikan lahan tersebut,” ujar Rusman.
Baca Juga:Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumsel Kian Naik, Pelaku Ialah Orang Dekat
Saat mengunjungi Suku Anak Dalam ini, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan sesuai degan nawacita Presiden Joko Widodo, diakui orang yang berada di sekitar hutan untuk dilindungi dan diberikan izin agar rakyat bisa memanfaatkan serta mengelola hutan.
“Pemerintah daerah akan berupaya mendapingi dan menyelesaikan guna mengetahui persis posisi lahan yang diberikan izin,” katanya akhir pekan lalu.
Pada tahun ini, Kabupaten Musi Banyuasin akan membentuk forum penerima izin kehutanan sosial agar menjadi wadah mempermudah koordinasi termasuk mendukung pengembangan daerahnya.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas P2KA) Musi Banyuasin, Adios Syafri mengatakan Pemerintah akan mendampingi kelompok suku anak dalam kelompok ini ke depan memang perlu ada pendampingan agar konflik yang dihadapi bisa terselesaikan.
“Ke depan kita perlu diskusi, pendampingan dan pembinaan. Karena perlu sekali legalitas lahan, supaya bisa dibina, dan dukungan dari pemerintah itu yang penting ke depan,” ungkapnya
Baca Juga:Diungkapkan Lahan Sawit Sumsel Lebih Luas dari Sawah, Ini Jawab Herman Deru
Sumber : Fornews.
