Anggota DPR Berang Herman Deru Tak Hadir, Rapat Komisi VII dengan Pemprov Sumsel Batal

Bambang Haryo Kecewa Herman Deru Tidak Hadir
Selain persoalan KUR, ketidakhadiran Gubernur Herman Deru menjadi sorotan rombongan Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku kecewa karena agenda kunjungan kerja tersebut telah dijadwalkan sejak sekitar satu bulan sebelumnya.

Menurut Bambang, rombongan DPR RI tidak datang hanya untuk menjalankan agenda seremonial. Mereka membawa sejumlah mitra kementerian dan lembaga yang diwakili pejabat setingkat eselon I, termasuk direktur jenderal dan deputi.

"Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat," kata Bambang.

Dia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap agenda tersebut karena pembahasannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Edward Candra menjelaskan alasan ketidakhadiran gubernur. "Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat," ujar Edward.

Pelabuhan Tanjung Carat dan Kawasan Industri Ikut Tertunda

Tidak hanya penyaluran KUR, Komisi VII DPR RI juga ingin membahas pengembangan kawasan industri dan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Baca Juga: 2 Juta Hektare Gambut Sumsel Punya Potensi Ekonomi, Bambu Betung dan Jelutung Diuji

Bambang menilai keberadaan kawasan industri penting untuk menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Sumsel.

Menurutnya, potensi ekonomi daerah perlu didukung infrastruktur industri dan konektivitas yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Namun, pembahasan mengenai persoalan tersebut belum dapat dilanjutkan karena rapat kerja bersama Pemprov Sumsel ditunda.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan keputusan penundaan diambil setelah mempertimbangkan pentingnya pertemuan sebagai forum membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dengan berat hati kami terpaksa harus menunda. Kalau ini kami lanjutkan, rasanya juga tidak elok. Kami datang ke berbagai daerah untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Lamhot.

Dari 104 Desa Wisata, Belum Ada yang Mandiri