- Yumiono Effendi Lim mengungkap PT HIT Pentabenua membeli 3.465 unit Chromebook dari PT Complus Sistem Solusi.
- Jaksa KPK menyoroti informasi pengadaan proyek senilai Rp21,2 miliar tersebut telah diketahui sebelum kontrak diterbitkan.
- Yumiono mengaku menandatangani kontrak melalui dokumen yang dikirim lewat email tanpa pernah datang ke Muara Enim.
SuaraSumsel.id - Pengadaan 3.465 unit Chromebook dalam perkara dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim mulai memperlihatkan bagaimana barang tersebut masuk ke proyek pemerintah.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (22/9/2026), Direktur PT HIT Pentabenua, Yumiono Effendi Lim, mengungkap perusahaan yang dipimpinnya bukan penyedia langsung Chromebook tersebut. Menurut keterangannya, ribuan perangkat itu diperoleh dari PT Complus Sistem Solusi (CSS).
“Chromebook saya dapatkan dari perusahaan lain, dari PT Complus Sistem Solusi (CSS), jadi kami reseller,” ujar Yumiono di hadapan majelis hakim.
Keterangan itu muncul ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menggali proses pengadaan Chromebook yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Disdikbud Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.
Yumiono menjelaskan, PT HIT Pentabenua memperoleh informasi mengenai rencana proyek sebelum kemudian mengajukan penawaran.
Perusahaan tersebut selanjutnya membeli Chromebook dari PT CSS untuk memenuhi kebutuhan pengadaan. Dengan posisi sebagai reseller, PT HIT Pentabenua kemudian mengajukan penawaran kepada pihak terkait di lingkungan Disdikbud Muara Enim.
Jumlah yang disebut dalam persidangan bukan sedikit. Ada 3.465 unit Chromebook yang kemudian dikontrakkan untuk pengadaan di Disdikbud Muara Enim. KoranSN melaporkan nilai kontraknya mencapai Rp21.219.600.000.
Sementara dalam keterangan lain di persidangan, Yumiono menyebut harga pengadaan yang diperoleh perusahaannya dari PT CSS berada di kisaran Rp19 miliar lebih. Ia juga menerangkan PT HIT Pentabenua menaikkan harga jual kepada dinas sebesar 5 persen dari harga yang diperoleh.
Yang Disorot JPU: Informasi 3.465 Unit Sudah Diketahui
Baca Juga: Bukan Cuma Rp13 Miliar, Begini Jejak Aliran Uang Kasus Korupsi Chromebook Muara Enim
Persidangan kemudian tidak hanya membahas dari mana Chromebook diperoleh. JPU KPK juga menggali bagaimana informasi mengenai proyek tersebut bisa diketahui sebelum kontrak pengadaan diterbitkan.
Dalam pemeriksaan, muncul keterangan bahwa informasi mengenai jumlah kebutuhan Chromebook, yakni 3.465 unit, sudah diketahui dalam komunikasi sebelum proses kontrak berjalan.
Sumeks melaporkan, JPU menelusuri komunikasi melalui telepon dan grup WhatsApp setelah muncul informasi mengenai jumlah unit yang akan dibutuhkan. Nama Ardi disebut dalam percakapan yang memuat informasi proyek tersebut.
Mattanews juga melaporkan bahwa dalam persidangan JPU menyoroti informasi mengenai proyek yang disebut telah diketahui sebelum kontrak diterbitkan, termasuk pembicaraan mengenai kepastian proyek sebelum kontrak dibuat.
Hal inilah yang membuat pemeriksaan saksi tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memasok Chromebook, tetapi berkembang pada pertanyaan dari mana informasi proyek tersebut diperoleh sebelum proses pengadaan selesai.
Kontrak Ditandatangani Tanpa Datang ke Muara Enim
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Rp13 Miliar, Begini Jejak Aliran Uang Kasus Korupsi Chromebook Muara Enim
-
KPK Datangi Dua Lokasi Penting Pemkab Muara Enim, ULP dan PUPR Digeledah
-
Sidang Smart Board Chromebook Ungkap Proyek Rp21,21 Miliar Muara Enim Diduga Sudah Diatur
-
Berawal dari Jakarta, Kronologi Kasus Smart Board Chromebook yang Berujung OTT Bupati Muara Enim
-
Nama Bupati Edison Disebut di Sidang Smart Board, JPU Ungkap Dugaan Aliran Rp3,36 Miliar
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
-
Aksi Lanjutan Kasus Pengeroyokan 2 Wartawan, Koalisi Pers Sumsel Desak Polda Buka Hasil Investigasi
-
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
-
457 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Udara Palembang Masih Tidak Sehat Meski Karhutla Mereda
-
Bayar Rp2,5 Juta untuk Cerai Tanpa Sidang, Akta yang Diterima Warga Ternyata Palsu