Nama Bupati Edison Disebut di Sidang Smart Board, JPU Ungkap Dugaan Aliran Rp3,36 Miliar

SuaraSumsel.id - Nama Bupati Muara Enim Edison kembali disebut dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan Smart Board dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan aliran uang senilai sekitar Rp3,36 miliar kepada Edison dalam dakwaan terhadap dua terdakwa pihak swasta.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana Cory Erin Hardi, staf marketing PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), dan Fika Nur Alawi selaku Direktur PT MSA di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (2/9/2026).

“Dalam perkara ini terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi memberikan uang Rp3,3 miliar lebih kepada Edison Bupati Muara Enim,” ungkap Jaksa Penuntut Umum KPK saat menguraikan dakwaan dalam persidangan.

Menurut uraian dakwaan, dugaan pemberian uang tersebut merupakan bagian dari total Rp13.150.532.000 yang didakwa diberikan Cory dan Fika kepada sejumlah penyelenggara negara terkait pengadaan Smart Board dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Selain Edison, JPU juga menguraikan dugaan aliran uang kepada Rusdi Hairullah selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar, serta Karmidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.

Dalam dakwaan JPU, sekitar Rp827 juta disebut terkait dengan Rusdi, sekitar Rp300 juta kepada Karmidi, sedangkan sekitar Rp8,66 miliar disebut terkait dengan Abi Nurwardani.

Jika seluruh uraian tersebut dijumlahkan, total dugaan pemberian yang didakwakan kepada Cory dan Fika mencapai Rp13,15 miliar.

Disebut Berkaitan dengan Proyek Smart Board dan Chromebook

JPU mendakwa dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan proses pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: Saat KPK Usut Audit BPK Sumsel, Begini Rapor WTP Muara Enim, PALI dan Empat Lawang

Menurut dakwaan, pembahasan mengenai proyek tersebut bermula dari pertemuan Cory dengan sejumlah pejabat terkait di Jakarta pada November 2024 dan kembali berlangsung pada awal Februari 2025.

Awalnya, pertemuan disebut membahas survei produk milik PT MSA dan PT Complus Sistem Solusi atau CSS.

Namun, menurut JPU, pembahasan kemudian berkembang mengenai commitment fee sekitar 10 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak untuk pekerjaan yang diperoleh perusahaan terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.

Commitment fee tersebut, menurut dakwaan, dibagi dengan komposisi sekitar 5 persen untuk Edison, 3 persen untuk Rusdi, 1 persen untuk Abi dan 1 persen untuk Karmidi.

JPU mendakwa pemberian itu bertujuan agar perusahaan yang disebut berafiliasi dengan PT MSA dan PT CSS memperoleh paket pekerjaan pengadaan.

Empat Paket Bernilai Rp62,86 Miliar