KPK Datangi Dua Lokasi Penting Pemkab Muara Enim, ULP dan PUPR Digeledah

KPK Belum Ungkap Barang yang Dicari

Salah satu pertanyaan yang kini menjadi perhatian adalah dokumen atau barang apa yang sedang dicari penyidik. Hingga penggeledahan berlangsung, belum ada informasi resmi mengenai barang bukti yang diperiksa maupun diamankan dari ULP dan Kantor Dinas PUPR Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut juga belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjadi dasar penggeledahan.

KPK menyatakan masih akan melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

Penggeledahan terbaru ini terjadi di tengah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang telah ditangani KPK.

Dalam perkara sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 7–8 Juni 2026 dan kemudian menetapkan sejumlah tersangka. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat.

Namun, apakah penggeledahan di ULP dan Dinas PUPR pada Rabu (9/9/2026) merupakan pengembangan langsung dari perkara tersebut atau terkait perkara lain, belum dapat dipastikan sebelum ada penjelasan resmi dari KPK.

Dua Lokasi Jadi Sorotan

ULP atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Sementara Dinas PUPR berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan infrastruktur. Karena itu, penggeledahan di dua lokasi tersebut kini menjadi sorotan publik di Muara Enim.

Baca Juga: Sidang Smart Board Chromebook Ungkap Proyek Rp21,21 Miliar Muara Enim Diduga Sudah Diatur

Hingga berita ini diturunkan, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan di lokasi dan belum ada informasi resmi mengenai hasil penggeledahan.

Perkembangan mengenai dokumen maupun barang bukti yang diamankan, serta perkara yang menjadi dasar kegiatan penyidik, masih ditunggu.