Tasmalinda
Rabu, 15 April 2026 | 16:09 WIB
car free day di kota Palembang, Sumatera Selatan
Baca 10 detik
  • Penutupan Jembatan Ampera saat Car Free Day di Palembang akhir pekan lalu memicu kemacetan parah di jalan alternatif.
  • Arsitek Zuber Angkasa menilai kebijakan tersebut gagal karena kurangnya perencanaan sistematis dalam mengelola beban arus lalu lintas kota.
  • Pemerintah Kota Palembang tetap mendukung kegiatan tersebut untuk meningkatkan gaya hidup sehat serta menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

SuaraSumsel.id - Penutupan kawasan Jembatan Ampera saat Car Free Day (CFD) akhir pekan lalu seharusnya menghadirkan ruang baru bagi warga. Jalan tanpa kendaraan, udara lebih lega, dan ruang publik yang lebih hidup.

Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Arus kendaraan menumpuk di ruas-ruas alternatif. Waktu tempuh warga melambat. Kemacetan muncul di titik-titik yang sebelumnya tidak terlalu padat. Sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi ruang, justru terasa mempersempit pergerakan.

Di titik inilah, persoalan yang lebih dalam mulai terlihat. Bagi sebagian orang, CFD di Palembang memang tampak berhasil. Jalanan ramai, warga antusias, aktivitas sosial dan ekonomi tumbuh di ruang yang sama. Namun di balik keramaian itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah ini benar-benar solusi kota, atau sekadar rutinitas yang terlihat hidup di permukaan?

Dosen sekaligus arsitek, Zuber Angkasa, melihat peristiwa di Ampera bukan sebagai kejadian biasa. Menurutnya, ini adalah potret dari cara kota dijalankan.  Zuber menegaskan, Palembang sebenarnya bukan kota yang kekurangan gagasan. Banyak ide, banyak konsep, dan banyak referensi yang bisa diadopsi.

Namun persoalannya bukan di situ. “Masalahnya bukan pada tidak adanya gagasan, tetapi pada cara berpikir dalam menjalankan kebijakan. Program sering diambil dari luar, tetapi tidak disiapkan sistemnya,” ujarnya.

Dalam konteks CFD, yang diambil adalah bentuk luarnya: penutupan jalan, keramaian warga, dan suasana ruang publik. Namun yang sering terlewat adalah sistem di baliknya.

Menurut Zuber, dalam banyak kasus, gagasan yang sudah ada kerap tidak berjalan karena kalah oleh arah kebijakan yang lebih ditentukan oleh keputusan kekuasaan. Uji coba penutupan Ampera menjadi contoh yang paling nyata.

Penutupan satu titik tanpa kesiapan menyeluruh membuat beban kendaraan berpindah ke titik lain. Jalan alternatif tidak siap menampung volume, dan kemacetan pun menjadi konsekuensi. “Yang dilakukan hanya menutup jalan dan menghadirkan keramaian. Tapi dampaknya terhadap sistem kota tidak dihitung secara matang,” kata Zuber.

Baca Juga: 5 Waktu Terbaik ke CFD Palembang, Nomor 3 Paling Nyaman Tanpa Desakan dan Macet

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan tidak menyelesaikan masalah yakni hanya memindahkannya. Bagi Zuber, apa yang terjadi bukan hal baru.

Ia melihat pola yang sama dalam berbagai proyek kota sebelumnya seperti dari ruang publik, pedestrian, hingga instalasi visual. Semuanya tampak menarik di awal, tetapi tidak selalu bertahan. “Yang ditiru adalah tampilannya, bukan kapasitasnya. Yang dipindahkan adalah gaya, bukan sistem,” ujarnya.

Akibatnya, kota terlihat berkembang, tetapi persoalan dasarnya tetap ada. Dalam pandangan Zuber, masalah terbesar muncul ketika pembangunan kota lebih diarahkan untuk terlihat, bukan untuk bekerja.

Program dibuat agar terlihat modern,  ramai dan menarik secara visual. Namun belum tentu menjawab kebutuhan warga sehari-hari. “Kalau hanya mengejar tampilan, kota akan jadi panggung. Tapi kalau berbasis kebutuhan, kota akan benar-benar hidup,” katanya.

“Palembang bukan kekurangan gagasan. Yang kurang adalah keberanian untuk menjalankan gagasan yang benar,” tegasnya.

Antara Niat Baik dan Dampak Nyata

Load More