Rencana Pengadaan Meja Biliar Rp486 Juta di Rumdin DPRD Sumsel Jadi Sorotan

SuaraSumsel.id - Rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian publik setelah nilainya tercantum mencapai hampir setengah miliar rupiah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per 7 Maret 2026, pengadaan tersebut diusulkan oleh Sekretariat DPRD Sumsel dengan total anggaran mencapai Rp486,9 juta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memberikan penjelasan bahwa rencana pengadaan meja biliar itu masih berada pada tahap perencanaan.

Ia mengungkapkan telah meminta klarifikasi kepada Sekretaris DPRD Sumsel terkait data pengadaan yang muncul dalam sistem SIRUP.

“Semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie, Minggu (8/3/2026).

Rinciannya, meja biliar untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel direncanakan sebesar Rp151 juta. Sementara satu unit lainnya untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam dianggarkan sekitar Rp335,9 juta.

Besarnya nilai pengadaan tersebut kemudian menjadi sorotan karena berkaitan dengan fasilitas yang direncanakan berada di rumah dinas pimpinan lembaga legislatif daerah.

Andie menjelaskan bahwa rencana pengadaan meja biliar tersebut tidak semata untuk fasilitas di rumah dinas. Menurutnya, fasilitas itu juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tempat latihan bagi atlet biliar Sumatera Selatan.

Selain menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, Andie juga diketahui merupakan Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Sumsel.

Baca Juga: LBH Palembang Tegaskan Gugatan terhadap 25 Media di Sumsel Harus Dihentikan

Ia menyebut keberadaan meja biliar tersebut nantinya dapat digunakan sebagai tambahan lokasi latihan bagi atlet selain tempat latihan yang sudah ada.

Meski demikian, Andie mengatakan dirinya memahami perhatian masyarakat terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut.

Ia menyebut setiap rencana pengadaan di lingkungan DPRD tetap akan dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.

“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” ujarnya.

Rencana pengadaan meja biliar dengan nilai hampir setengah miliar rupiah itu pun kini menjadi perbincangan publik, terutama terkait penggunaan anggaran daerah dan prioritas belanja pemerintah daerah.