Inflasi Pangan Tembus 3,55 Persen, BI Jadikan Sumsel Kunci Stabilitas Harga 2026

SuaraSumsel.id - Tekanan inflasi pangan kembali menguat di awal 2026. Bank Indonesia mencatat inflasi nasional pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat dibanding capaian 2025 yang berada di level 2,92 persen. Kenaikan ini terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak dan menjadi sinyal bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara lebih struktural dan berkelanjutan

Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini diluncurkan untuk wilayah Sumatera di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 11 Februari 2026.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menegaskan bahwa GPIPS menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pasokan pangan nasional di tengah risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin meningkat

Menurut Ricky, tantangan pengendalian inflasi pangan kini semakin kompleks. Karakteristik komoditas pangan yang musiman, gangguan distribusi, serta dampak perubahan iklim membuat pendekatan kebijakan tidak lagi cukup berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek.

"BI mendorong pendekatan yang lebih inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk penguatan sisi produksi hingga distribusi pangan," ucapnya.

Dalam implementasinya, BI menekankan tiga strategi utama. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, penggunaan teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah.

Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga, termasuk melalui optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan sinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta peningkatan peran BUMD sebagai offtaker hasil pertanian

Sumatera Selatan diposisikan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi tersebut. Provinsi ini merupakan sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa inovasi dan digitalisasi menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan daerah, antara lain melalui program SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025, Sumsel memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia

Baca Juga: Buruan Daftar! Penukaran Uang Baru 2026 di Sumsel Sudah Dibuka, Ini Jadwal & Lokasinya

GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) sebelumnya, dengan pembaruan yang menitikberatkan pada penguatan sisi hulu produksi, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif, serta penguatan sinergi pusat dan daerah

 Peluncuran di Banyuasin juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menyepakati langkah stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan, antisipasi risiko cuaca ekstrem, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana

Kegiatan ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga diikuti dengan temuwicara bersama petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas kerja sama antardaerah sebagai bagian dari penguatan rantai pasok

Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat mitigasi risiko cuaca ekstrem dan meningkatkan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga dan mengurangi disparitas antarwilayah. Dengan inflasi pangan yang mulai menunjukkan tekanan di awal tahun, penguatan peran daerah sentra produksi seperti Sumatera Selatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga nasional sepanjang 2026