Daftar 18 SPBU Palembang yang Diatur Pengisian Solar: 4 Dilarang, 14 Hanya Buka Jam Malam

SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumsel Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 untuk mengatur kembali jadwal dan lokasi penyaluran BBM subsidi jenis solar di Kota Palembang. Kebijakan ini muncul setelah antrean panjang di sejumlah SPBU kembali dikeluhkan masyarakat dan viral di media sosial.

SE tersebut mengatur secara rinci 18 SPBU di Kota Palembang yang dibatasi atau bahkan dihentikan penyalurannya.

4 SPBU Dilarang Total Menjual Solar Subsidi

Dalam SE tersebut, empat SPBU ditetapkan tidak boleh menyalurkan solar subsidi sama sekali. Pemerintah menilai keempat SPBU ini berada di titik yang rawan memicu kemacetan panjang dan ketidakteraturan distribusi.

Keempat SPBU tersebut adalah:

• SPBU 24.301.115 (Sukarami)
• SPBU 24.303.118 (Basuki Rahmat)
• SPBU 24.303.126 (Alang-Alang Lebar)
• SPBU 24.303.130 (Sako Baru)

Keputusan penghentian ini bersifat penuh dan berlaku sejak SE diterbitkan.

14 SPBU Hanya Boleh Menyalurkan Solar pada Jam Malam

Sementara itu, 14 SPBU lainnya masih diizinkan menjual solar subsidi, namun hanya dalam rentang waktu 22.00 – 04.00 WIB.

Pembatasan jam ini dilakukan untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada jam siang–sore serta mengurai antrean yang kerap terjadi di wilayah padat aktivitas.

Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan di Balik Penembakan Sopir Angdes di SPBU Banyuasin

Ke-14 SPBU tersebut meliputi:

• SPBU Plaju
• SPBU Kertapati
• SPBU Alang-Alang Lebar
• SPBU Kenten
• SPBU Sukabangun
• SPBU Tanjung Barangan
• SPBU KM 12
• SPBU KM 5
• SPBU KM 9
• SPBU Merdeka
• SPBU Jalan A Yani
• SPBU Jalan Residen Abdul Rozak
• SPBU Demang Lebar Daun
• SPBU Soekarno-Hatta

(Catatan: daftar disesuaikan dengan lokasi yang masuk pengaturan SE Gubernur Sumsel.)

Pemprov Sumatera Selatan menegaskan bahwa SE ini diterbitkan karena antrean panjang solar subsidi di Palembang sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Dalam evaluasi Gubernur Herman Deru, persoalan ini muncul akibat ketimpangan antara permintaan dan penyaluran, kepadatan kendaraan pada jam siang, serta distribusi yang dinilai tidak lagi tepat sasaran.

Beban operasional SPBU pun ikut kacau sehingga antrean kerap meluber ke badan jalan dan viral di media sosial. Pemerintah menilai situasi tersebut tidak bisa dibiarkan, sehingga pengaturan baru diberlakukan sebagai langkah darurat untuk menertibkan alur distribusi solar di Kota Palembang.

Meski aturan baru cukup ketat, Pemprov memastikan tidak semua kendaraan dibatasi. Truk pengangkut barang kebutuhan pokok dan komoditas esensial tetap boleh mengisi solar subsidi di seluruh SPBU sepanjang membawa surat jalan resmi.

Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga rantai pasokan pangan tetap stabil dan memastikan barang kebutuhan masyarakat tidak terganggu meski ada pembatasan jam distribusi solar. Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Pemprov membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan unsur pemerintah, TNI, dan Polri.

Tim ini bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan, termasuk memantau SPBU yang mencoba menyalurkan solar di luar ketentuan. Dalam SE ditegaskan bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi tegas mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin operasional jika terbukti melakukan pelanggaran berulang. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.