SuaraSumsel.id - Pemerintah melalui Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran KIP Kuliah 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan tinggi bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan hingga Rp12 juta per semester serta uang saku bulanan yang disesuaikan dengan wilayah kampus.
Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2025 menjadi angin segar bagi siswa lulusan SMA/SMK sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025 yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Pendaftaran telah dibuka sejak awal tahun dan akan berlangsung hingga Oktober 2025 melalui laman resmi kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Berikut syarat dan jadwalnya:
- Pendaftaran KIP Kuliah 2025 dibuka hingga Oktober
- Maksimal usia pendaftar 21 tahun dan lulusan 3 tahun terakhir
- Harus diterima di PTN/PTS lewat SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri
- Dokumen wajib termasuk bukti bantuan sosial atau slip gaji
- Uang saku Rp800 ribu–Rp1,4 juta per bulan sesuai wilayah
- Pendaftaran dilakukan online lewat situs resmi KIP Kuliah
Untuk bisa mendapatkan KIP Kuliah 2025, peserta harus memenuhi syarat administratif dan ekonomi. Mereka harus diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri, dan memilih program studi berakreditasi A, B, atau C.
Secara ekonomi, peserta harus berasal dari keluarga tidak mampu. Bukti yang dapat digunakan antara lain kepemilikan kartu bantuan sosial seperti KIP, PIP, PKH, BPNT, atau terdaftar di DTKS.
Alternatif lainnya adalah slip gaji orang tua maksimal Rp4 juta per bulan, atau Rp750 ribu per kapita. Jika tidak memiliki dokumen resmi, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dapat digunakan.
Dokumen yang harus disiapkan meliputi NIK, NISN, NPSN, bukti bantuan sosial, slip gaji atau SKTM, foto kondisi rumah dan keluarga, serta email dan nomor HP aktif. Untuk peserta dari wilayah 3T, panti asuhan, atau penyintas bencana, dokumen tambahan akan diminta.
Setelah membuat akun di situs resmi, peserta wajib mengisi data, mengunggah dokumen, dan memilih jalur masuk. Setelah diterima, finalisasi data dan verifikasi dari kampus menjadi tahap akhir sebelum bantuan diberikan.
Bantuan KIP Kuliah 2025 mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup bulanan selama masa studi normal. Namun, bantuan bisa dicabut jika mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran.
Program ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah untuk mendorong pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menyiapkan semua dokumen secara lengkap dan teliti, peluang lolos seleksi KIP Kuliah akan semakin besar.
Berita Terkait
-
Sudah Sukses, Jangan Lupa! Alumni Penerima KIP Kuliah Diminta Balas Budi ke Adik Kelas
-
Mengenal Desil 1 sampai 10: Penentu Nasib Bansos dan KIP Kuliah yang Sering Salah Sasaran
-
KIP Kuliah dan Masalah Desil, Ketika Data Tak Selalu Tepat Sasaran
-
Polemik KIP Kuliah Gara-Gara Desil Berubah, Gus Ipul Pastikan Masih Ada Jalan bagi Mahasiswa
-
Jaring Pengamanku Berhenti, tapi Beban Hidup Terus Menanti: Refleksi Seorang Penerima Beasiswa
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Sopir Logistik Diminta Setop Masuk Empat Lawang, Ada Cerita Perampokan Pukul 05.00 WIB
-
PBB IGM Palembang Menunggak Rp2,33 Miliar, Bapenda dan Yayasan Beda Pandangan soal Status Nirlaba
-
438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
-
Edison Didakwa Terima Rp4,67 Miliar dalam Kasus Smart Board, Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Bertahap
-
Bisnis Properti Sumsel Tak Lagi Baik-Baik Saja, REI Ungkap Penurunan Permintaan di Semua Segmen