SuaraSumsel.id - Penunjukan Mawardi Yahya sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menimbulkan tanya di ruang publik.
Bukan karena kiprah politiknya yang tidak asing, tapi lebih karena rekam jejaknya yang belum dikenal dalam bidang ekonomi, keuangan, maupun penerbangan.
Lantas, apa dasar penunjukan ini? Dan seberapa berpengaruhkah latar belakang Mawardi dalam mengemban jabatan di tubuh BUMN sebesar Garuda Indonesia?
Mawardi Yahya dikenal luas sebagai politisi asal Sumatera Selatan.
Ia pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir dua periode yakni 2005–2015, kemudian menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel periode 2018–2023 mendampingi Herman Deru.
Dalam Pilpres 2024, Mawardi menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumsel, dan sukses mengantar pasangan tersebut menang hingga 60 persen di wilayah ini.
Namun, dalam kacamata profesionalisme BUMN, jabatan komisaris bukan sekadar penghargaan politis.
Jabatan mengemban fungsi vital dalam pengawasan kinerja direksi, tata kelola perusahaan, hingga pemulihan finansial pasca restrukturisasi Garuda.
Pengalaman Kelola APBD
Baca Juga: Banser Turun ke Tribun, GP Ansor Sumsel Siap Kawal Sriwijaya FC di Laga Home
Latar belakang Mawardi Yahya tidak menyentuh sektor ekonomi makro atau korporasi besar atau publik secara langsung.
Ia tidak pernah tercatat sebagai profesional bisnis, CEO, ekonom praktisi, atau ahli keuangan.
Namun, sebagai kepala daerah selama hampir 15 tahun, ia punya pengalaman mengelola APBD, program-program pembangunan, dan tentu saja, relasi politik yang luas.
Membuat publik bertanya: apakah itu cukup untuk menjadi Komisaris Independen, posisi yang idealnya diisi tokoh profesional non partisan dengan kapasitas pengawasan tinggi?
Apalagi, Garuda Indonesia sedang menghadapi tantangan berat: restrukturisasi utang, efisiensi operasional, dan pemulihan pasca pandemi.
Dalam situasi seperti ini, peran komisaris tak bisa hanya simbolik atau sekadar imbalan loyalitas politik.
Tag
Berita Terkait
-
Mawardi Yahya Kalah Pilgub, Tapi Malah Jadi Komisaris Garuda, Hadiah Politik?
-
Viral Sampah Saat Kunjungan Prabowo, Senator Desak Evaluasi Tata Lingkungan
-
Sumsel Pakai Drone Tebar Benih, Kini Masuk 5 Besar Produksi Pangan Nasional
-
Fakta di Balik Pembatalan Kunjungan Prabowo Tinjau MBG Sekolah di Palembang
-
Prabowo: Makan Bergizi Gratis Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
HUT RI ke-81, Mitra Grab Palembang Rayakan Semangat Gotong Royong Bersama 810 Mitra
-
Pemkot Palembang Tak Lagi Menanggung 5.502 Guru PPPK, Ini Dampaknya bagi APBD