Fakta Mengejutkan! Hanya 6 Persen TK di Sumsel yang Dikelola Pemerintah

SuaraSumsel.id - Sumatera Selatan (Sumsel) menyimpan fakta menarik terkait dunia pendidikan usia dini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dalam Publikasi Sumatera Selatan dalam Angka 2025, mayoritas anak-anak TK ternyata lebih banyak bersekolah di lembaga pendidikan swasta dibandingkan negeri.

Tidak tanggung-tanggung, 9 dari 10 murid TK di Sumsel saat ini bersekolah di TK swasta.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 88.998 murid TK di Sumatera Selatan, sebanyak 80.158 murid (90,1 persen) merupakan siswa TK swasta.

Sementara sisanya, hanya 8.840 murid (9,9 persen) yang bersekolah di TK negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa peran sekolah swasta sangat dominan dalam mendukung pendidikan anak usia dini di Sumsel.

Tidak hanya dari sisi jumlah murid, dominasi swasta juga tampak dari jumlah lembaga pendidikan yang tersedia.

Dari total 2.339 sekolah TK yang ada, hanya 148 sekolah (6,3 persen) yang dikelola oleh pemerintah, sementara 2.191 sekolah (93,7 persen) dikelola oleh swasta.

Ini menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan anak usia dini di Sumsel lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta.

Rasio Jumlah Guru dan Murid

Jika dilihat dari jumlah guru, total guru TK di Sumatera Selatan mencapai 9.842 orang, yang terdiri dari 1.043 guru TK negeri dan 8.799 guru TK swasta.

Baca Juga: Sumsel United Mulai Bangun Kekuatan, Resmi Gaet Hapit Ibrahim sebagai Pemain Pertama

Meski jumlah guru TK swasta jauh lebih banyak, rasio murid per guru menunjukkan bahwa 1 guru TK negeri melayani rata-rata 8 murid, sedangkan 1 guru TK swasta melayani sekitar 9 murid.

Artinya, beban pengajaran antara guru TK negeri dan swasta tidak jauh berbeda.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dicermati lebih lanjut karena mencerminkan bagaimana pendidikan anak usia dini di Sumatera Selatan justru lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dibandingkan pemerintah.

Dengan dominasi TK swasta yang mencapai lebih dari 90 persen, otomatis tanggung jawab besar untuk membentuk fondasi pendidikan anak-anak berada di pundak lembaga-lembaga swasta tersebut.

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga kualitas pendidikan, kurikulum yang sesuai standar, serta kesejahteraan para guru yang mengabdikan diri di tingkat pendidikan dasar ini.

Tanpa pengawasan dan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, terutama di daerah-daerah pelosok.