SuaraSumsel.id - Sumatera Selatan (Sumsel) kembali diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keadilan sosial.
Dalam sepekan terakhir, dua demonstrasi besar digelar oleh dua kelompok berbeda dengan satu pesan utama: menyelamatkan lingkungan demi generasi masa depan.
Aksi Warga Muratara Tolak Tambang Emas Ilegal
Pada Jumat (13/6/2025), ratusan warga Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), turun ke jalan menuntut dihentikannya aktivitas tambang emas ilegal yang diduga mencemari Sungai Rawas.
Mereka berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di depan Kantor Camat Rawas Ulu, Kelurahan Surulangun.
Dalam orasinya, warga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Muratara segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas tambang emas ilegal, termasuk menarik alat-alat berat yang masih beroperasi di lokasi tambang.
Bagi masyarakat, Sungai Rawas adalah nadi kehidupan. Sungai itu menjadi sumber air utama untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kini airnya berubah keruh, penuh lumpur, dan mencemari lingkungan sekitar.
Kemarahan warga memuncak sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dengan membakar ban bekas di simpang tiga Pasar Surulangun. Aksi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas hingga sepanjang 7 kilometer.
Kasat Intelkam Polres Muratara, Iptu Baitul Ulum, membenarkan adanya aksi tersebut.
Baca Juga: Sriwijaya FC Bicara Blak-blakan soal Kehadiran Sumsel United, Ini Harapan Besarnya
“Benar, ada unjuk rasa warga menolak aktivitas tambang emas di Rawas Ulu. Pemblokiran jalan sempat membuat kemacetan panjang,” ujarnya.
Sekitar pukul 10.00 WIB, aksi berakhir setelah arus lalu lintas kembali normal. Perwakilan warga kini sedang melakukan mediasi dengan Bupati Muratara, Devi Suhartoni, yang langsung menemui massa untuk mendengar aspirasi mereka.
Suara Mahasiswa Papua Menggema di Simpang Lima DPRD Sumsel
Tak berselang lama dari aksi di Muratara, suara perlawanan dari mahasiswa Papua di Sumatera Selatan juga menggema, kali ini di Kota Palembang.
Aksi berlangsung di Simpang Lima DPRD Sumsel, Jalan A Rivai, Palembang, dengan membawa isu nasional: penolakan tambang nikel di Raja Ampat.
Dalam aksinya, mahasiswa Papua menegaskan bahwa tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat telah merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat setempat.
Tag
Berita Terkait
-
Dugaan Ada Cukong Besar di Tambang Emas Ilegal di Bukit Rimba Candi Pagar Alam
-
Detik-Detik Pekerja Tambang Emas Ilegal Asal Muratara Sumsel Tewas Tertimbun, 1 Orang Kritis
-
Sumsel Sepekan: Puluhan Pelajar Keracunan di Prabumulih, Anggota TNI AD Terduga Penimbun BBM Ilegal
-
Sumsel Sepekan: Temuan Cadangan Migas Baru di Gelumbang Muara Enim Dan 4 Berita Menarik Lainnya
-
Sumsel Sepekan: Peretas Beraksi di Situs Dua Dinas Sampai Peringatan Waspada Musim Hujan
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
7 Air Terjun Tersembunyi di Pagaralam untuk Liburan Tenang Tanpa Keramaian
-
Pelibatan Masyarakat Jadi Kunci Jaminan Pasokan Bahan Baku Program MBG
-
Ratusan SPPG di Aceh Tetap Bergerak di Tengah Banjir, Bantuan Makanan Terus Disalurkan
-
BGN Tegaskan Insentif Fasilitas SPPG Bergantung pada Kepatuhan Standar Operasional
-
Wakil Kepala BGN Instruksikan Percepatan Pengurusan SLHS bagi SPPG