SuaraSumsel.id - Semangat membangun ekonomi kerakyatan semakin nyata di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Pada Minggu pagi, 27 April 2025, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, secara resmi meluncurkan program modal usaha khusus bagi pelaku usaha mikro.
Bertempat di Jalan Walikota H. Husni, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) 1, acara ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kota Palembang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Program pinjaman ini dirancang sebagai jawaban atas tantangan klasik yang sering dihadapi pelaku usaha mikro: kesulitan akses permodalan.
Tak hanya untuk mendorong pertumbuhan usaha, langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan pinjaman berbunga tinggi yang justru menjerat pelaku usaha kecil dalam lingkaran utang.
"Pinjaman modal ini semata-mata kami laksanakan untuk pemberdayaan ekonomi usaha mikro. Komitmen kami adalah 'Palembang Peduli'. Salah satu jalannya adalah menyediakan modal usaha dengan syarat yang lebih ringan," ujar Ratu Dewa dalam sambutannya.
Menurut Ratu Dewa, banyak pelaku usaha mikro yang terpaksa mencari permodalan melalui jalur tidak resmi seperti rentenir dan pinjaman online (pinjol) berbunga mencekik.
Program ini hadir sebagai solusi konkret agar usaha mikro dapat tumbuh sehat, naik kelas, dan membuka lapangan pekerjaan baru di Kota Palembang.
Skema Pinjaman Mudah, Bunga 0 Persen!
Baca Juga: Akhirnya Bandara SMB II Palembang Berstatus Internasional Lagi, Ini Dampaknya
Dalam skema ini, Pemkot Palembang melalui Dinas Koperasi dan UKM telah mendata sekitar 93 ribu pelaku UMKM yang tersebar di 18 kecamatan.
Secara bertahap, mereka akan mendapatkan kesempatan mengakses pinjaman modal usaha sebesar Rp5 juta per orang, dengan bunga 0 persen, asalkan tidak terlambat dalam pembayaran cicilan.
"Saat ini sudah terverifikasi 1.000 pelaku usaha mikro, dengan 250 berkas dalam proses dan 57 berkas sudah disetujui. Masih banyak peluang bagi UMKM lain untuk ikut program ini," tambah Ratu Dewa.
Dana yang disiapkan untuk subsidi bunga ini mencapai Rp500 juta, dikelola melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang.
Pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), tidak sedang menerima subsidi bunga dari pinjaman lain, dan memiliki usaha aktif minimal satu tahun.
"Mekanismenya cukup ketat. BPR akan melakukan survei langsung untuk memastikan usaha benar-benar ada dan aktif. Ini untuk menghindari penyaluran pinjaman yang salah sasaran," terang Kepala Dinas Koperasi Palembang, Hj. Suljhijawati.
Berita Terkait
-
Akhirnya Bandara SMB II Palembang Berstatus Internasional Lagi, Ini Dampaknya
-
Sinergi dan Inovasi Ekonomi Syariah di SYAFARI 2025 Sumatera Selatan
-
Belanja Hemat, Susu dan Perlengkapan Balita Diskon Besar di Indomaret
-
Sumsel Memukau! 5 Alasan Swarna Songket 2025 Jadi Incaran Pecinta Kain
-
Peluang Emas Investasi di Sumatera Selatan, Ini Daerah Paling Menjanjikan
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Mahasiswa Kemah di Kantor Gubernur Sumsel saat Sumpah Pemuda, Desak Transparansi Anggaran Karhutla
-
Sopir Logistik Diminta Setop Masuk Empat Lawang, Ada Cerita Perampokan Pukul 05.00 WIB
-
PBB IGM Palembang Menunggak Rp2,33 Miliar, Bapenda dan Yayasan Beda Pandangan soal Status Nirlaba
-
438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
-
Edison Didakwa Terima Rp4,67 Miliar dalam Kasus Smart Board, Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Bertahap