Eks Wawako Palembang Ditahan Korupsi PMI, Kekayaannya Rp8,3 Miliar Lebih

SuaraSumsel.id - Babak baru yang mengejutkan kembali menyelimuti kasus dugaan korupsi dana hibah pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang.

Mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang dalam Pilkada 2024, resmi ditahan oleh penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Palembang pada Selasa malam, 8 April 2025.

Penahanan Fitrianti, bersama dengan suaminya, Dedi Sipriyanto, yang juga merupakan anggota DPRD dan mantan Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang, dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah untuk biaya pengganti pengelolaan darah di PMI Kota Palembang periode 2020 hingga 2023.

Suasana tegang terlihat di halaman kantor kejaksaan saat pasangan suami-istri tersebut digiring menuju mobil tahanan.

Baca Juga: Profil Fitrianti Agustinda di Balik Kasus Korupsi Dana Hibah PMI Palembang

Fitrianti tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, namun berusaha menunjukkan ketenangan. Sementara itu, Dedi Sipriyanto juga berusaha tegar meski raut wajahnya tak dapat menyembunyikan ketegangan.

Keduanya kini menjalani masa penahanan di tempat terpisah, dengan Fitrianti dititipkan di Rutan Perempuan Merdeka Palembang dan Dedi di Rutan Pakjo Palembang.

Penetapan tersangka dan penahanan ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat Fitrianti Agustinda merupakan mantan pejabat tinggi di Kota Palembang dan saat ini tengah aktif dalam kontestasi Pilkada mendatang.

Kasus ini tidak hanya menambah daftar panjang dugaan korupsi di institusi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas para tokoh publik.

Harta Kekayaan Fitrianti Agustinda

Baca Juga: Jejak Kasus Korupsi Dana PMI Palembang: Eks Wawako dan Suami Jadi Tersangka

Fitrianti Agustinda, ternyata memiliki harta kekayaan fantastis yang mencapai Rp8.387.401.913.

Angka ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 21 Agustus 2024, dan menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat dari sang kandidat.

Dalam laporan tersebut, Fitrianti diketahui memiliki berbagai aset yang tersebar di Kota Palembang dan Kabupaten Lahat.

Total nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp4,8 miliar.

Rinciannya meliputi tanah dan bangunan seluas 224 m²/54 m² di Palembang senilai Rp175 juta, tanah seluas 455 m² di Palembang senilai Rp450 juta, serta tanah dan bangunan seluas 425 m²/125 m² di lokasi strategis Palembang yang ditaksir senilai Rp1,25 miliar.

Properti lainnya tersebar di beberapa titik dan nilainya bervariasi, memperlihatkan investasi properti yang cukup mapan.

Tak hanya itu, kekayaan Fitrianti juga diperkuat oleh koleksi kendaraan mewah dengan nilai total Rp1,1 miliar.

Di antaranya, ia memiliki Honda CRV tahun 2021 dan Toyota Alphard 2.5G A/T tahun 2018 masing-masing senilai Rp300 juta, serta Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 senilai Rp500 juta.

Ditambah lagi dengan harta bergerak lainnya senilai Rp720 juta dan kas/setara kas sebesar Rp1,76 miliar, yang mencerminkan tingkat likuiditas yang sangat baik.

Menariknya, dalam laporan kekayaan ini, Fitrianti tidak memiliki beban utang sama sekali.

Ini menjadi indikator kuat bahwa ia berada dalam posisi finansial yang sangat stabil.

Namun, kekayaan ini juga datang di tengah sorotan tajam publik, mengingat Fitrianti baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pengelolaan darah di PMI Kota Palembang. 

Fitrianti Agustinda merupakan salah satu tokoh perempuan yang namanya cukup dikenal di panggung politik Kota Palembang.

Sebagai kader Partai NasDem, Fitrianti berhasil meraih kepercayaan hingga menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode 2018–2023.

Dalam perannya sebagai wakil kepala daerah, ia dikenal aktif menyuarakan isu-isu pelayanan publik, pemberdayaan perempuan, hingga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kepeduliannya terhadap urusan sosial tak hanya berhenti di ranah pemerintahan.