Tanah Dirampas, Perempuan Ditindas! Seruan Perlawanan dari Palembang di Hari Perempuan

SuaraSumsel.id - Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) 2025 di Sumatera Selatan menjadi momentum penting untuk membahas perjuangan perempuan di sektor pertanian. Solidaritas Perempuan Palembang bersama berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi publik bertema "Petani & Feminis Populer", sebuah perlawanan kolektif terhadap penindasan.

Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, Mutia Maharani menegaskan jika peringatan hari perempuan hendaknya bukan sekadar selebrasi tetapi juga menjadi ajang refleksi mendalam tentang realitas yang dihadapi perempuan petani.

"Gerakan feminis populer bukan hanya wacana di ruang publik, tetapi lahir dari realitas kehidupan petani perempuan yang terus mengalami penindasan. Kami ingin generasi muda memahami bahwa perjuangan ini bukan hanya milik petani perempuan, tetapi perjuangan kita semua," ujar Mutia dalam pembukaan diskusi.

Sepanjang tahun 2023-2024, kasus kekerasan terhadap petani perempuan akibat konflik sumber daya alam mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan survei Komisi Nasional Perempuan sebanyak 401.975 petani perempuan menjadi korban eksploitasi, penggusuran, hingga kriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka.

Baca Juga: Palembang Dikepung Banjir! Hujan Deras Semalaman Bikin Warga Panik

Situasi ini menunjukkan bahwa petani perempuan tidak hanya berhadapan dengan tantangan ekonomi, tetapi juga penindasan sistemik yang semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka.

Sebagai respons terhadap realitas ini, gerakan petani internasional La Via Campesina mempromosikan Feminisme Petani Populer, sebuah konsep perjuangan yang mengakar kuat dalam realitas kelas pekerja pedesaan. Gerakan ini menawarkan solusi sistemik melawan eksploitasi dan ketimpangan gender di sektor agraria.

Mutia menjelaskan beberapa prinsip utama dalam feminisme populer yakni berakar di Pedesaan yang menekankan bahwa perjuangan ini berasal dari pengalaman nyata perempuan tani di lapangan.

"Perlu prinsip Identitas kolektif sebagai gerakan yang menolak dominasi kapitalisme dan patriarki di sektor agraria. Melawan penindasan kelas dan ras, yakni petani perempuan tidak hanya tertindas karena gender, tetapi juga oleh sistem kelas dan ras yang tidak adil," ujarnya menjelaskan.

Hubungan harmonis dengan alam dalam melawan eksploitasi sumber daya alam dan menolak perampasan tanah serta air oleh korporasi.

Baca Juga: Ini Jadwal Imsakiyah 9 Ramadan 1446 Hijriah untuk Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau

"Prinsip pengakuan peran ganda perempuan, mengakui bahwa perempuan tidak hanya bekerja di sektor produktif, tetapi juga menanggung beban kerja domestik dan reproduktif, karena itu mendorong solidaritas antara perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas dalam melawan ketidakadilan," ucapnya.