Hakim Setujui Greenpeace Jadi Penggugat Intervensi Kasus Karhutla Sumsel

SuaraSumsel.id - Sidang gugatan belasan masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang. Hakim menyetujui organisasi Greenpeace sebagai penggugat intervensi atau penguat dalam kasus gugatan Karhutla Sumsel. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak karhutla.

Perwakilan kuasa hukum masyarakat penggugat Sekar Banjaran Aji menjelaskan jika dalam gugatan masyarakat menuntut kerugian materil dan immateril atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel sepanjang tiga tahun terakhir. 

“Greenpeace masuk sebagai pihak/penggugat intervensi atau penguat yang mendukung warga yang selama ini bersidang menggugat tiga perusahaan di Sumsel,” ujarnya.

Greenpeace yang bertindak sebagai penggugat intervensi disebabkan selama ini, terus memantau isu-isu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel. Selain itu, Greenpeace juga memiliki tim volunteer pencegah api yang terus berkampanye mencegah terjadinya karhutla di Sumsel. “Karena itu, kami merasa isu ini (Karhutla) sangat penting terutama dalam penegakkan hukum,” ucapnya.

Greenpeace sendiri dijadwalkan akan memasukkan gugatan pada pekan ini. “Gugatannya akan berbeda. Jika masyarakat itu kan gugatannya mengenai kerugian masyarakat atas kejadian karhutla di Sumsel. Greenpeace akan masuk dengan posisi yang sama seperti masyarakat, yakni penggugat intervensi, namun dalam satu proses persidangan yang sama,” ujarnya menjelaskan.

Tiga perusahaan yang digugat oleh masyarakat Sumsel yakni Bumi Mekar Hijau (BMH),  PT Bumi Andalas Permai (BAP), dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (SBA Wood Industries) yang ketiga perusahaan berada di kawasan KHG gambut yang sama.

“Jika selama ini, masyarakat menghadapi perusahaan, maka sidang tersebut maka Greenpeace bersama masyarakat yang menggugat perusahaan. Tentu gugatan Greenpeace akan menguatkan gugatan masyarakat, seperti membenarkan jika ketiga perusahaan telah berkontribusi besar dalam kebakaran yang terjadi 2019-2023 yang merusak KHG Sungai Sugihan dan Sungai Lumpur,” ucapnya.

Akibat kerusakan kawasan hidrologi gambut (KHG) tersebut maka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang setiap tahun dan menyebabkan kerusakan lingkungan. “Isi gugatan Greenpeace akan membenarkan perusahaan merusak kawasan tersebut yang berakibat pada terjadinya Karhutla. Gugatannya akan berisi pemulihan kawasan, yang salah satu isi gugatan pemulihan ialah mengembalikan fungsi kawasan dengan tidak membuka lahan lagi demi kepentingan perkebunan HTI mereka,” ucap Sekar.

Sekar juga sempat menekankan jika gugatan warga sipil yang merupakan warga Sumsel korban karhutla ini menjadi pesan bahwa hak atas lingkungan yang baik merupakan hak warga negara.

Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' di Palembang, 7 Tuntutan Mahasiswa untuk Perubahan Sumsel

“Pencapaian publiknya, jika kasus ini memasukkan upaya pemulihan. Kita ini membuktikan di pengadilan, jika perusahaan bersalah atas terjadinya asap saat itu. Tidak lagi menganggap asap sebagai bencana, namun asam merupakan hasil dari kerusakan lingkungan akibat hadirnya perusahaan,” ujarnya menegaskan.

"Secara teknis pembuktian hukumnya dengan metode market share liability yakni pembuktian adanya asap dari lokasi, luasan terbakar dan hak konsesi siapa yang berada di lahan tersebut," kata Sekar.

Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia ini pun mengungkapkan jika terjadi perbedaan gugatan yang pernah dilakukan Pemerintah pada perusahaan Bumi Mekar Hijau (BMH) pada tahun 2016, dengan gugatan yang mereka lakukan saat ini.

Diketahui pada tahun 2016, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menggugat BMH atas karhutla yang terjadi pada tahun 2015.

"Meski sama-sama gugatan perdata, gugatan dilakukan warga sifatnya mewakili kerugian warga sipil. Bisa dibayangkan jika warga di Sumsel melakukan gugatan yang sama pada perusahaan ini,”' tegasnya.