Ahli BKSDA Ungkap Keaslian Cula Badak dan Gading Gajah Senilai Rp245 Miliar

SuaraSumsel.id - Persidangan kasus perdagangan cula badak dan gading gajah senilai Rp245 miliar, yang disebut sebagai kasus terbesar di Indonesia, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Agenda sidang kali ini menghadirkan M. Andriansyah, seorang ahli dari BKSDA Sumsel dengan pengalaman 20 tahun di bidang satwa guna memberikan keterangan.

Dalam persidangan, ahli memastikan keaslian cula badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), cula badak Afrika (Diceros bicornis), dan pipa rokok dari gading gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), yang semuanya terbukti berasal dari bagian satwa dilindungi.

Jaksa menuntut kedua terdakwa hanya dengan hukuman 6 tahun penjara. 

Ahli menerangkan keaslian barang bukti yang kesemuanya merupakan bagian satwa asli cula badak dan gading gajah.

Baca Juga: Tragis, Gajah Sumatra Ikonik di Tesso Nilo Mati Mendadak di Usia 8 Tahun

Terdakwa terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40A huruf f Jo Pasal 21 (2) huruf c UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman dipidana dengan penjara penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 5 milyar.

 Dikutip dari amar tuntutan JPU, kedua terdakwa yang berpotensi membuat hewan seperti badak yang makin terancam punah itu terbukti bersalah melanggar dakwaan tunggal penuntut umum.

Keduanya dinilai penuntut umum, terbukti bersalah memenuhi seluruh unsur pidana Pasal 40 A Ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf c UU RI NO 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Aan Darmadi terbukti bersalah secara bersama-sama dengan saksi M Zaenal Arifin memperdagangkan Cula dan Gading Gajah dari satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 40 A Ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf c undang-undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke KUHP,” begitu bunyi kutipan amar tuntutan penuntut umum.

Sehingga, atas perbuatannya penuntut umum meminta agar kedua terdakwa dijatuhi pidana pokok masing-masing selama 6 tahun penjara.

Baca Juga: Inflasi Desember 2024 Melandai, Ini Strategi Sumsel Jaga Stabilitas Ekonomi

Selain pidana pokok, kedua terdakwa juga dituntut dengan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.